Gelombang protes yang melanda Indonesia sejak awal Juni 2026 telah berkembang menjadi sebuah gugatan konstitusional yang tajam terhadap negara, dengan Universitas Trisakti menjadi ujung tombaknya. Aksi yang dipimpin oleh mahasiswa Fakultas Hukum Usakti, bertajuk 'Indonesia Gawat Darurat, Rakyat Bersatu Menggugat', bukan sekadar unjuk rasa temporal. Ini adalah bentuk class action moral yang menyerukan pemulihan politik ekonomi, pemberantasan inkompetensi pejabat, dan yang paling mendasar: pengembalian supremasi sipil. Dari perspektif martabat hukum, situasi ini menandakan titik puncak dimana kontrak sosial antara negara dan warga dianggap telah dilanggar secara sistemik, melahirkan krisis legitimasi yang bersumber pada pengabaian norma-norma dasar demokrasi dan keadilan.
Supremasi Sipil dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Good Governance
Seruan untuk mengembalikan supremasi sipil yang dikumandangkan oleh mahasiswa Trisakti memiliki landasan yang kokoh dalam etika pemerintahan dan hukum administrasi negara. Prinsip supremasi sipil menempatkan kekuasaan negara di bawah kontrol hukum dan otoritas publik yang dipilih secara demokratis, bukan didominasi oleh logika keamanan atau kepentingan segelintir elite. Gugatan mereka mengindikasikan bahwa kedaulatan hukum telah tergeser oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip good governance, yang tercermin dari tuntutan terhadap inkompetensi pejabat. Dalam kerangka ini, gerakan mahasiswa memosisikan diri sebagai constitutional guardian yang bertindak ketika mekanisme pengawasan formal negara—seperti parlemen dan lembaga pengawas—dianggap gagal menjalankan fungsinya.
- Hak Konstitusional: Unjuk rasa sebagai manifestasi hak berserikat dan menyampaikan pendapat yang dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
- Krisis Legitimasi: Eskalasi aksi yang berkelanjutan menandakan akumulasi defisit kepercayaan publik terhadap proses politik dan penegakan hukum yang ada.
- Fungsi Korektif: Partisipasi aktif warga dalam mengawal kebijakan negara merupakan elemen penting dari demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Menguji Ketahanan Hukum Nasional: Respons Dialogis vs. Logika Keamanan
Momentum protes ini merupakan ujian berat bagi ketahanan hukum nasional. Ujian itu terletak pada bagaimana negara merespons: apakah dengan dialog substantif yang membuka ruang bagi koreksi kebijakan, ataukah dengan reaksi keamanan yang justru mereduksi ruang sipil yang mereka perjuangkan. Dalam etika bernegara, respons pertama adalah pengakuan terhadap martabat para pemohon keadilan dan kesediaan untuk melakukan self-correction berdasarkan kritik yang konstruktif. Respons kedua, yang bersifat represif, tidak hanya melanggar hak konstitusional tetapi juga akan memperdalam krisis legitimasi dan mengukuhkan narasi bahwa negara telah meninggalkan jalur hukum. Gugatan dari kampus-kampus seperti Trisakti menempatkan aktor negara pada posisi dilematis: mengakui kegagalan dan membuka reformasi, atau mempertahankan status quo dengan risiko delegitimasi lebih lanjut.
Bagi para aktivis dan praktisi hukum, situasi ini menuntut lebih dari sekadar menjadi penonton yang analitis. Ada panggilan etis untuk turut membingkai tuntutan substantif gerakan ini ke dalam agenda reformasi hukum yang konkret dan terukur. Agenda itu harus mampu menjawab akar persoalan yang digugat: bagaimana memulihkan martabat sistem hukum sehingga ia benar-benar menjadi penjamin keadilan dan supremasi sipil, bukan alat legitimasi bagi kekuasaan yang tidak akuntabel. Peran hukum harus bergeser dari instrumen kontrol sosial menjadi instrumen emansipasi dan perbaikan tata kelola negara.
Pada akhirnya, gelombang aksi yang berpusat di Trisakti ini menimbulkan pertanyaan etis yang mendasar bagi komunitas hukum: hingga titik mana kita dapat berdiam diri menyaksikan erosi prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, sebelum ikut terdorong untuk mengambil peran aktif dalam mempertahankannya? Ketika mahasiswa hukum turun ke jalan untuk menggugat keadaan, itu adalah tanda bahwa ruang perbaikan melalui jalur institusional telah menyempit hingga titik yang tak tertahankan. Di sinilah letak panggilan tanggung jawab profesional dan moral para penjaga hukum untuk memastikan bahwa gugatan atas darurat hukum dan ekonomi tidak berakhir pada vakum respons, melainkan menjadi momentum pembaruan yang sejati.
