Pengiriman 300 personel Brigade Mobil (Brimob) Polri ke Wamena, Papua, sebagai klaim pencegahan konflik suku, bukan hanya langkah operasional. Ia adalah sebuah narasi keamanan yang menuntut pengujian mendalam terhadap paradigma hukum dan etika yang mendasarinya. Pada titik ini, fokus pada konflik horizontal di Wamena dihadapkan dengan pertanyaan mendasar: apakah pendekatan dengan eskalasi aparat bersenjata adalah respon yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum operasi keamanan dalam negeri dan etika pengelolaan konflik komunal? Dalam konteks Papua yang kompleks, tindakan ini berisiko mengabaikan dimensi struktural konflik dan, secara lebih kritis, berpotensi melanggar martabat hukum melalui normalisasi pendekatan militeristik untuk menyelesaikan ketegangan sosial.
Pengujian Paradigma Keamanan: Antara Prinsip Kebutuhan Mutlak dan Proporsionalitas
Klaim bahwa pengiriman pasukan Brimob ke Wamena bertujuan mengantisipasi konflik antarsuku mengasumsikan penyederhanaan masalah. Asumsi ini mengabaikan analisis konflik yang lebih luas—termasuk ketimpangan ekonomi, persaingan sumber daya, dan masalah kedaulatan adat—dan menggantinya dengan narasi keamanan berbasis kekuatan. Pendekatan ini harus diuji menurut dua prinsip fundamental dalam hukum dan etika operasi keamanan domestik:
- Prinsip Kebutuhan Mutlak (Last Resort): Kehadiran massif personel bersenjata dengan kapabilitas seperti Brimob harus dibuktikan sebagai upaya terakhir yang benar-benar diperlukan, setelah semua upaya damai—diplomasi sosial, mediasi adat, dan engagement komunitas—gagal secara transparan dan terdokumentasi.
- Prinsip Proporsionalitas: Skala, jumlah, dan kapabilitas pasukan yang dikerahkan harus sebanding secara kritis dengan ancaman riil yang dihadapi, berdasarkan data konkret dan analisis risiko yang independen. Langkah 'antisipasi' yang bersifat umum dan masif, tanpa justifikasi proporsional yang jelas, dapat berubah menjadi tindakan yang represif dan menimbulkan trauma.
Eskalasi keamanan yang tidak proporsional di Papua, dengan konteks trauma kolektif akibat operasi militer sebelumnya, tidak hanya gagal mengatasi akar konflik di Wamena. Ia dapat menciptakan lingkungan yang menstigmatisasi komunitas, memperparah rasa takut, dan mengabadikan pola penyelesaian konflik dengan logika kekuatan—sebuah penyimpangan dari prinsip keadilan restoratif dan dialog yang lebih sesuai untuk konflik antarkomunitas.
Refleksi Etis: Keamanan Siapa dan Martabat Hukum yang Terancam
Klaim bahwa langkah ini demi 'keamanan masyarakat' di Wamena menuntut refleksi etis mendalam dan kritis. Pertanyaan pertama adalah: keamanan kelompok masyarakat mana yang sebenarnya menjadi prioritas? Dan lebih penting lagi, apakah definisi keamanan yang digunakan hanya mencakup bebas dari kekerasan antarsuku, atau juga secara eksplisit mencakup rasa aman warga dari kemungkinan ekses dan pelanggaran oleh aparat yang datang? Pengiriman pasukan Brimob ke wilayah seperti Wamena, yang memiliki memori kolektif terkait kekerasan, berpotensi menggeser fokus dari penyelesaian akar konflik sosial-ekonomi dan politik menuju sekadar pengendalian situasi permukaan dengan pendekatan yang militaristik. Dalam etika perang dan konflik, bahkan dalam konteks domestik, prioritas harus diberikan pada:
- Perlindungan Hak dan Martabat Warga Sipil: Setiap operasi keamanan harus memprioritaskan perlindungan hak hidup, keamanan fisik, dan martabat hukum seluruh warga tanpa diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Dasar keputusan, tujuan operasional, dan protokol penggunaan kekuatan harus transparan dan terbuka untuk pengawasan publik serta akuntabilitas hukum, mencegah ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
Tanpa komitmen pada prinsip-prinsip ini, operasi keamanan di Papua berisiko menjadi instrumen yang justru mengancam keamanan dan martabat hukum warga yang seharusnya dilindungi.
Maka, di hadapan narasi pencegahan konflik suku melalui pengiriman Brimob ke Wamena, tugas kritis bagi para aktivis hukum adalah menolak penerimaan yang pasif. Mereka harus menanyakan: apakah langkah ini benar-benar merupakan implementasi prinsip kebutuhan mutlak dan proporsionalitas, atau hanya pengulangan paradigma keamanan represif yang telah gagal membangun perdamaian substantif di Papua? Lebih jauh, dalam konflik horizontal yang kompleks, apakah kehadiran ratusan aparat bersenjata adalah simbol komitmen pada dialog dan keadilan, atau justru penanda bahwa negara lebih memilih logika kekuatan daripada logika hukum dan rekonsiliasi? Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak hanya menentukan efektivitas operasi di Wamena, tetapi juga martabat hukum Indonesia dalam menyelesaikan konflik di tanahnya sendiri.
