Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program-program sipil, mulai dari koperasi hingga pendidikan karakter, bukan sekadar penyimpangan administratif. Ini merupakan pelanggaran prinsip mendasar supremasi_sipil yang menjadi pilar demokrasi konstitusional, sekaligus pembalikan terhadap konsensus Reformasi 1998 yang menegaskan akhir dari dwifungsi ABRI. Setiap penugasan TNI di luar domain pertahanan menghadirkan ancaman nyata terhadap kontrol_sipil, menciptakan bias akuntabilitas publik, dan menggerogoti tatanan demokrasi yang dibangun dengan susah payah.
Dwifungsi dalam Baju Baru: Melacak Akar Paradigma Pertahanan yang Terdistorsi
Rekurensi militer dalam urusan sipil merupakan tanda dari pergeseran paradigma_pertahanan yang berbahaya. Logika yang dipakai—bahwa militer adalah solusi bagi ketidakmampuan birokrasi sipil—merupakan gema dari doktrin Dwifungsi ABRI yang telah ditolak sejarah. Civilian supremacy, atau supremasi sipil atas militer, adalah norma hukum dan etis yang tak terbantahkan dalam negara demokrasi modern. Prinsip ini memastikan bahwa militer tunduk sepenuhnya pada otoritas politik yang dipilih rakyat, bukan sebaliknya, menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung.
- Pelanggaran Prinsip Pembagian Kekuasaan: Konstitusi Indonesia 1945 secara implisit menganut pemisahan fungsi negara. Pelibatan TNI dalam pembangunan sipil mengaburkan garis tegas antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan fungsi pertahanan.
- Ancaman Terhadap Hak Asasi Manusia: Militer dilatih untuk fungsi perang dan keamanan eksternal. Penempatannya dalam urusan sipil berisiko menyebabkan pendekatan yang represif atau militeristik terhadap masalah sosial, mengancam kebebasan sipil dan hak-hak warga negara.
- Krisis Akuntabilitas: Militer memiliki rantai komando dan sistem hukum internal yang berbeda. Ketika mereka menjalankan tugas sipil, mekanisme pengaduan dan kontrol publik menjadi tidak efektif, menciptakan zona bebas dari pengawasan demokratis.
Menuntut Koreksi Konstitusional dan Kebangkitan Etika Pertanggungjawaban
Mengembalikan TNI ke fungsi pokoknya bukan sekadar masalah kebijakan teknis, melainkan imperatif hukum dan etika untuk menyelamatkan martabat bangsa sebagai negara hukum. Persoalan ini menuntut keberanian politik dan ketegasan institusional yang selama ini absen.
- Peran Parlemen: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wajib menggunakan hak anggaran dan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk menolak dan menghentikan program apa pun yang mengalihkan TNI dari tugas pokoknya. Ini adalah amanah konstitusi untuk menjamin kontrol_sipil.
- Uji Materiil Mahkamah Konstitusi: Setiap kebijakan yang melibatkan TNI dalam urusan sipil harus diuji konstitusionalitasnya. Apakah kebijakan itu sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi yang membubarkan dwifungsi?
- Integritas Institusi TNI: TNI sendiri, sebagai institusi profesional, harus konsisten pada sumpahnya untuk membela negara dan konstitusi, yang salah satunya berarti menolak godaan masuk ke ranah yang bukan kompetensinya. Martabat seorang prajurit terletak pada kesetiaannya pada hukum, bukan pada perluasan kewenangan.
Pertanyaan mendasar bagi setiap aktivis hukum dan penjaga demokrasi adalah: Sudah siapkah kita membiarkan garis antara militer dan sipil kembali kabur, mengubur dalam-dalam pelajaran pahit sejarah, demi dalih pragmatisme pemerintahan? Ataukah kita akan berdiri teguh membela prinsip bahwa dalam negara hukum, senjata dan wewenang ekstra yudisial tidak boleh menjadi jawaban atas kompleksitas masalah sipil? Menjaga supremasi sipil adalah perang tanpa henti untuk menjaga jiwa demokrasi itu sendiri—sebuah pertempuran hukum dan etika yang menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang matang atau kembali ke bayang-bayang otoritarianisme militeristik.
