HUKUM INTERNASIONAL
827 artikel ditemukan
HUKUM INTERNASIONAL
Polemik Penggunaan Drone Tempur di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Analisis Hukum Humaniter Internasional
Polemik penggunaan drone tempur TNI di perbatasan Indonesia-Malaysia menimbulkan potensi pelanggaran serius terhadap prinsip proporsionalitas dan diskriminasi d...
HUKUM INTERNASIONAL
Laporan PBB: Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Praktik Penahanan Sewenang-wenang di Wilayah Konflik
Laporan tahunan PBB tentang praktik penahanan sewenang-wenang di dunia mencatat Indonesia sebagai salah satu negara yang masih melakukan penahanan tanpa proses...
HUKUM INTERNASIONAL
Mahkamah Internasional Terima Gugatan Myanmar atas Dugaan Genosida Rohingya: Indonesia Diminta Bersikap Tegas
Mahkamah Internasional menerima gugatan genosida terhadap Myanmar, membuka peluang penegakan hukum internasional di Asia Tenggara. Pelanggaran sistematis terhad...
HUKUM INTERNASIONAL
Laporan PBB: Konflik di Myanmar Ancam Stabilitas Kawasan, Indonesia Diminta Ambil Peran Lebih Aktif
Laporan PBB menegaskan bahwa konflik Myanmar telah melanggar hukum humaniter internasional dan mengancam stabilitas kawasan. Indonesia, sebagai pemimpin ASEAN,...
HUKUM INTERNASIONAL
Kontroversi Operasi Militer Bersama di Laut Natuna: Pelanggaran Yurisdiksi atau Kerja Sama Wajar?
Operasi militer bersama antara TNI AL dan Angkatan Laut Tiongkok di Laut Natuna Utara memicu perdebatan sengit di kalangan pakar hukum internasional. Sejumlah p...
HUKUM INTERNASIONAL
Dugaan Operasi Senyap di Laut Natuna: Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif dan Hukum Laut
Dugaan aktivitas militer asing di ZEE Laut Natuna melanggar Pasal 56 dan 58 UNCLOS 1982, mencederai kedaulatan dan etika hubungan internasional. Pelanggaran ini...
HUKUM INTERNASIONAL
Polemik Eksekusi Mati WNA di Indonesia: Etika Hukuman dalam Sistem Hukum Nasional
Polemik eksekusi mati terhadap WNA di Indonesia mengungkap pelanggaran serius terhadap etika hukum dan martabat hidup, karena mengabaikan hak hidup yang dijamin...
HUKUM INTERNASIONAL
Menteri HAM Kutuk OPM Kodap III Ndugama Sandera 9 Perempuan di Jila, Nilai Pelanggaran HAM Serius
Menteri HAM Natalius Pigai mengecam keras penyanderaan sembilan perempuan di Distrik Jila, Mimika, oleh kelompok bersenjata OPM Kodap III Ndugama pimpinan Egian...
HUKUM INTERNASIONAL
GIDI Desak Perlindungan Warga Sipil dan Akses Kemanusiaan di Korowai
GIDI mendesak negara segera melindungi warga sipil di Korowai, terutama perempuan hamil dan anak-anak, serta membuka akses kemanusiaan yang terhambat operasi mi...
HUKUM INTERNASIONAL
Merespons Ancaman Siber: Perlukah Kerangka Hukum Humaniter Baru untuk Ruang Siber?
Meningkatnya frekuensi dan skala serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis seperti layanan kesehatan, energi, dan keuangan, memaksa komunitas interna...
HUKUM INTERNASIONAL
RI Tekankan Perlindungan Laut dan Infrastruktur Ganda dalam Hukum Konflik
Melalui diskusi pakar bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Indonesia kembali mengetuk kesadaran global tentang perlunya pedoman teknis yang jelas u...
HUKUM INTERNASIONAL
LSM Desak Ratifikasi Statuta Roma untuk Tangani Pelanggaran HAM Berat
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) hukum HAM mendesak pemerintah Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma sebagai landasan penanganan genosida, kejahat...
