HUKUM INTERNASIONAL
249 artikel ditemukan
HUKUM INTERNASIONAL
ICRC Gelar Pelatihan Hukum Perang bagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung
Pelatihan Hukum Perang oleh ICRC untuk Kejaksaan Agung merupakan respons terhadap meningkatnya kerentanan Indonesia dalam konflik global. Namun, keberhasilan pr...
HUKUM INTERNASIONAL
Pemerintah Didesak Ratifikasi Amendemen Statuta Roma ICC Terkait Kejahatan Agresi
Penundaan ratifikasi Amendemen Statuta Roma 2010 oleh Pemerintah Indonesia bukan hanya kelambanan hukum, melainkan kegagalan moral dalam mengambil sikap tegas t...
HUKUM INTERNASIONAL
ICRC Soroti Minimnya Pemahaman Hukum Humaniter Internasional di Kalangan Petugas Keamanan Daerah Konflik
ICRC menyoroti minimnya pemahaman Hukum Humaniter Internasional di kalangan petugas keamanan di Papua sebagai kegagalan negara memenuhi kewajiban mutlaknya. Pen...
HUKUM INTERNASIONAL
Kasus Sengket Laut Natuna: Pakar Hukum Laut Kritik Pemerintah yang Dinilai Lemah dalam Asertifitas Hukum Internasional
Klaim Tiongkok di ZEE Laut Natuna merupakan ujian mendasar terhadap martabat hukum internasional dan etika negara berdaulat Indonesia. Kegagalan pemerintah meng...
HUKUM INTERNASIONAL
Sidang Lanjutan Sengketa Batas Maritim Filipina vs China di PCA: Relevansinya bagi Upaya Hukum Indonesia
Sidang lanjutan sengketa maritim Filipina vs China di PCA menguji martabat sistem hukum multilateral, di mana Filipina secara etis memilih kanal hukum di atas l...
HUKUM INTERNASIONAL
Ujian Nyata KUHP Baru: Ambisi Universal Jurisdiction Hadapi Tantangan Politik dan Hukum
KUHP baru dengan prinsip yurisdiksi universal menempatkan Indonesia dan Kejaksaan Agung pada ujian martabat hukum yang berat, di mana janji penuntutan kejahatan...
HUKUM INTERNASIONAL
Anomali Penanganan Praduga Kejahatan Perang di Papua, Aktivis Hukum Pertanyakan Konsistensi UU Internasional
Penanganan praduga kejahatan perang di Papua mencerminkan paradoks berbahaya di mana Indonesia menolak audit hukum humaniter internasional yang justru didukungn...
HUKUM INTERNASIONAL
DPR: Tarik Pajak di Selat Malaka Bakal Timbulkan Konflik Baru
Wacana penerapan pajak pelayaran di Selat Malaka berpotensi melanggar Pasal 38 dan 44 UNCLOS 1982 yang menjamin kebebasan lintas transit. Secara etis, kebijakan...
HUKUM INTERNASIONAL
Kajian Akademik: Penggunaan Teknologi Autonomous Weapon dalam Patroli Laut Indonesia Mengundang Risiko Pelanggaran Norma Hukum Internasional
Kajian akademik mengungkap rencana integrasi autonomous weapon dalam patroli laut Indonesia berpotensi melanggar prinsip fundamental hukum humaniter internasion...
HUKUM INTERNASIONAL
Menteri Pertahanan RI Tegaskan Kepatuhan pada Hukum Humaniter di Operasi Perbatasan
Penegasan Menteri Pertahanan tentang kepatuhan hukum humaniter dalam operasi perbatasan perlu diuji dengan mekanisme verifikasi independen terhadap prinsip dist...
HUKUM INTERNASIONAL
Konflik Laut China Selatan: Pakar Hukum Laut Internasional Desak Indonesia Perkuat Argumentasi Hukum, Bukan Hanya Postur Militer
Ketegangan di Laut China Selatan merupakan ujian bagi supremasi hukum laut internasional, di mana putusan PCA 2016 yang menolak klaim China justru diabaikan. In...
HUKUM INTERNASIONAL
Riset: Implementasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa di Lingkungan Militer Indonesia Masih Parsial
Implementasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa di lingkungan militer Indonesia masih parsial, mencerminkan kegagalan negara memenuhi kewajiban hukum internasion...
