RI Tekankan Perlindungan Laut dan Infrastruktur Ganda dalam Hukum Konflik

Melalui diskusi pakar bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Indonesia kembali mengetuk kesadaran global tentang perlunya pedoman teknis yang jelas untuk melindungi infrastruktur dengan fungsi ganda, seperti kabel komunikasi bawah laut dan fasilitas pelabuhan, dalam konflik bersenjata di laut. Sorotan ini mengangkat isu kontemporer di persimpangan hukum humaniter internasional (IHL) dan hukum laut, di mana kemajuan teknologi dan interdependensi global menciptakan kerentanan baru. Infrastruktur bawah laut seringkali menjadi 'nyawa' ekonomi dan komunikasi global, namun status hukumnya dalam perang belum sepenuhnya terumuskan dengan tegas. Menyerang aset seperti ini tanpa pembedaan yang jelas antara penggunaan sipil dan militer dapat melanggar prinsip dasar IHL, yaitu prinsip pembedaan (antara objek sipil dan militer) dan proporsionalitas (di mana kerusakan sipil yang ditimbulkan tidak boleh melampaui keuntungan militer yang diantisipasi). Indonesia, dengan kepentingan sebagai negara kepulauan dan titik persilangan kabel global, memiliki kepentingan nasional yang vital untuk mengadvokasi perlindungan ini. Ricky Suhendar menegaskan bahwa semua upaya harus sejalan dengan UNCLOS 1982, IHL, dan konvensi lingkungan. Pernyataan ini penting karena menunjukkan pendekatan Indonesia yang holistik: hukum konflik di laut tidak boleh mengerdilkan hukum laut yang mengatur perdamaian, dan sebaliknya. Upaya ini bukan hanya soal mitigasi kerusakan perang, tetapi juga tentang menjaga martabat hukum internasional itu sendiri agar tidak terfragmentasi oleh kepentingan militer sesaat. Dengan memimpin diskusi ini, Indonesia menempatkan diri bukan hanya sebagai korban potensial, tetapi sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam membentuk norma perang yang beradab di ruang maritim.