Pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengenai penanganan pengungsi konflik di Jayawijaya, Papua, bukanlah prestasi yang patut diklaim, melainkan pengakuan atas kegagalan mendasar negara. Negara, melalui pemerintah pusat dan daerah, gagal dalam kewajiban preventifnya (obligation of prevention) menurut hukum internasional dan prinsip etika perang: melindungi warga dari kekerasan yang mengakibatkan mereka harus meninggalkan rumah dan kehilangan martabatnya. Koordinasi pemerintah dalam tanggap darurat adalah langkah administratif yang wajib dilakukan setelah kegagalan tersebut terjadi, bukan tindakan heroik yang dapat menggantikan tanggung jawab penuh atas pencegahan konflik.
Koordinasi Darurat: Pengakuan Kegagalan, bukan Prestasi Administratif
Janji Ribka Haluk tentang pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan bagi pengungsi akibat perang suku memang esensial. Namun, dalam perspektif hukum internasional, khususnya Konvensi Geneva dan prinsip-prinsip International Humanitarian Law, pemenuhan kebutuhan dasar adalah kewajiban minimal negara terhadap warga yang telah menjadi korban dari kegagalan sistem keamanan dan hukum domestik. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan ini harus dipahami sebagai upaya administratif untuk memenuhi obligation of result setelah negara gagal dalam obligation of prevention. Efektivitasnya tidak hanya diukur pada distribusi logistik, tetapi pada:
- Komitmen untuk memulihkan hak-hak dasar pengungsi yang telah dilanggar oleh situasi konflik.
- Kapasitas untuk menjamin pemulangan yang aman, sukarela, dan berkelanjutan, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pinheiro tentang Pemulangan.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penanganan, sehingga tidak terjadi eksploitasi atau marginalisasi lanjutan terhadap pengungsi.
Tanpa dimensi hukum dan hak ini, koordinasi hanya menjadi manajemen krisis temporer yang mengabaikan akar masalah.
Dari Tanggap Darurat ke Tanggung Jawab Struktural: Memutus Siklus Konflik dan Pengungsian
Tanggung jawab negara, sebagaimana ditegaskan Ribka Haluk, tidak boleh berhenti pada bantuan kemanusiaan darurat. Dalam etika perang dan martabat hukum, tanggung jawab tersebut meluas hingga penciptaan kondisi struktural yang menghapuskan sebab-sebab pengungsian. Ini berarti negara harus secara serius mengevaluasi dan mereformasi kondisi politik, hukum, dan keamanan di wilayah tersebut agar hak setiap warga untuk hidup di tempat tinggalnya tanpa rasa takut (right to security and dignity in one's own home) dapat terjamin secara permanen. Kegagalan melakukan ini akan menyebabkan siklus konflik dan pengungsian berulang, mengubah warga Papua menjadi objek permanen dari manajemen krisis, bukan subjek yang dilindungi oleh hukum dan keadilan.
- Pertanyaan etis mendasar adalah: Apakah penanganan pengungsi ini akan diikuti dengan investigasi hukum yang transparan terhadap pelaku kekerasan dan upaya rekonsiliasi berbasis keadilan bagi komunitas?
- Apakah struktur keamanan dan penegakan hukum di daerah telah diformulasikan untuk melindungi warga, bukan justru menjadi bagian dari dinamika konflik?
- Bagaimana negara menjamin bahwa hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya pengungsi tidak hanya dipulihkan temporer selama masa darurat, tetapi diperkuat secara struktural untuk ketahanan masa depan?
Tanpa komitmen pada pertanyaan-pertanyaan ini, pernyataan Ribka Haluk dan upaya koordinasi pemerintah hanya akan menjadi liputan administratif atas tragedi manusia yang berulang, bukan solusi hukum yang menghormati martabat warga Papua.
Para aktivis hukum harus menempatkan kasus pengungsi Jayawijaya ini sebagai titik tolak untuk mengadvokasi bukan hanya penanganan tanggap darurat yang lebih baik, tetapi perubahan struktural dalam pendekatan negara terhadap konflik dan keamanan di Papua. Apakah kita akan terus menerima narasi bahwa 'koordinasi penanganan pengungsi' adalah solusi, padahal itu adalah tanda kegagalan? Atau kita akan mendorong agar hukum dan etika menjadi dasar untuk menciptakan kondisi dimana pengungsian akibat konflik tidak perlu terjadi lagi? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan apakah martabat warga negara lebih penting daripada efisiensi administratif pemerintah dalam menangani krisis yang diciptakan oleh kegagalan mereka sendiri.
