Pembukaan ruang kerja sama teknis dan pertukaran informasi intelijen antara institusi keamanan Indonesia dengan negara-negara yang bermasalah dalam catatan HAM-nya bukan lagi sekadar isu bilateral, melainkan sebuah kompromi etika yang meruntuhkan martabat hukum internasional yang selama ini dijunjung tinggi. Praktik ini, meski sering dibungkus dalam retorika keamanan nasional, secara nyata melibatkan Indonesia dalam jaringan informasi yang mungkin tercemar oleh metode pengumpulan yang melanggar Konvensi Anti-Penyiksaan dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.
Kontradiksi Moral di Balik Argumen Keamanan Nasional
Argumen realpolitik yang mengedepankan keamanan nasional sebagai dalih utama sering kali mengabaikan sebuah pertanyaan hukum yang mendasar: dapatkah keamanan yang sejati dibangun di atas informasi yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah secara hukum? Kerja sama intelijen dengan negara yang diketahui melakukan penyiksaan, penghilangan paksa, atau pengawasan massal tanpa mandat yudisial bukan hanya soal pragmatisme operasional, tetapi sebuah breach of trust terhadap sistem hukum nasional yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip rule of law. Berikut adalah beberapa norma hukum yang berisiko dikompromikan:
- Prinsip Non-Refoulement dan Larangan Komplisitas: Pertukaran informasi dengan entitas yang melakukan pelanggaran HAM berat dapat menjerat Indonesia dalam lingkaran komplisitas, melanggar kewajiban negatif (obligation to refrain) untuk tidak berkontribusi pada pelanggaran hak asasi.
- Integritas Proses Peradilan: Informasi yang diperoleh dari praktik penyiksaan atau penahanan tanpa proses hukum (extraordinary rendition) merupakan fruit of the poisonous tree dan berpotensi mencemari bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia, bertentangan dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang sahnya alat bukti.
- Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya: Kerja sama dengan aktor yang melakukan praktik di luar kerangka hukum konflik bersenjata mengikis prinsip pembedaan (distinction) dan perlindungan bagi penduduk sipil, yang menjadi inti dari etika perang modern.
Menuju Etika Intelijen yang Bermartabat Hukum: Lebih Dari Sekadar Due Diligence
Sebuah kebijakan intelijen yang etis dan berkelanjutan tidak boleh berhenti pada prosedur due diligence yang bersifat administratif. Ia harus menancapkan prinsip-prinsip kategoris yang menjadikan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai batas absolut yang tidak bisa dinegosiasikan. Keamanan nasional tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai stabilitas rezim, melainkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan, termasuk yang bersumber dari kerja sama dengan aktor eksternal yang bermasalah.
Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah Indonesia telah memasang safeguard hukum yang cukup kuat untuk memastikan bahwa setiap pertukaran informasi tidak mengorbankan integritas normatif bangsa? Sebuah kebijakan yang etis harus mencakup, setidaknya: larangan mutlak untuk menerima atau menggunakan intelijen yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya, mekanisme transparansi dan pengawasan parlemen yang independen terhadap kerja sama intelijen, serta komitmen publik untuk memprioritaskan mitra yang memiliki rekam jejak menghormati hak asasi manusia dalam strategi keamanan nasional jangka panjang.
Di akhir refleksi ini, kita ditantang untuk menjawab sebuah pertanyaan etis yang menggugah: ketika sebuah negara membangun keamanan nasionalnya di atas fondasi informasi yang diperoleh dari rahim pelanggaran HAM, bukankah ia telah menggeser ancaman dari luar menjadi ancaman dari dalam—yakni ancaman terhadap hati nurani konstitusional dan kredibilitasnya sebagai subjek hukum internasional yang bermartabat?
