Rancangan Undang-Undang Keamanan Cyber yang sedang diproses legislatif tidak hanya menimbulkan polemik teknis, tetapi telah menyentuh jantung prinsip martabat hukum dalam tatanan demokratis. Dari perspektif etika regulasi dan supremasi hukum, RUU ini berpotensi mengubah instrumen perlindungan menjadi senjata represi negara dengan dalih keamanan, sebuah pola klasik yang mengancam sendi privacy dan informasi sebagai hak konstitusional. Ketika pemerintah diberi kewenangan luas untuk membatasi hak warga tanpa proses hukum yang stringent, yang terjadi bukan penguatan keamanan nasional, melainkan degradasi etika pemerintahan hukum itu sendiri.
Overreach Legislatif: Ketika Keamanan Menghalalkan Segala Cara
Esensi kritik terhadap RUU Keamanan Cyber terletak pada beberapa pasal yang mengandung otoritas berlebihan (overreach) bagi negara. Dalam kerangka hukum internasional dan konstitusional, pembatasan hak harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas. Beberapa klausa dalam RUU ini diduga melanggar prinsip tersebut, terutama terkait:
- Kewenangan memblokir konten tanpa melalui prosedur peradilan yang independen, berpotensi melanggar Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin kebebasan berekspresi.
- Mekanisme akses data pribadi yang tidak disertai dengan mandat pengadilan atau oversight yang memadai, mengabaikan prinsip due process of law dan standar dalam yurisprudensi seperti dalam kasus Digital Rights Ireland.
- Definisi ‘ancaman cyber’ yang terlalu luas dan elastis, sehingga berisiko digunakan secara diskresioner untuk membungkam kritik atau oposisi politik.
Di sinilah etika perang—yang mensyaratkan pembedaan jelas antara kombatan dan non-kombatan serta prinsip proporsionalitas—dapat dianalogikan dalam konteks keamanan siber. Negara tidak boleh memperlakukan seluruh ruang digital sebagai zona perang di mana setiap warga adalah tersangka potensial. Regulasi harus dirancang untuk melindungi warga dari ancaman eksternal dan internal, bukan untuk mempersenjatai negara melawan warganya sendiri.
Mencari Keseimbangan: Keamanan Nasional vs. Martabat Hukum
Tantangan mendasar dalam merumuskan RUU Keamanan Cyber adalah menemukan titik temu antara imperatif keamanan nasional dan komitmen terhadap martabat hukum. Keamanan yang dicapai dengan mengorbankan hak fundamental adalah keamanan yang palsu dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, kerangka hukum harus dibangun dengan mekanisme pengawasan yang independen dan transparan, seperti yang diamanatkan oleh prinsip checks and balances.
- Oversight oleh badan peradilan atau komisi independen yang memiliki kewenangan meninjau dan membatalkan tindakan blokir atau akses data.
- Klausa sunset provision yang membatasi durasi kewenangan darurat serta mekanisme pelaporan publik yang wajib.
- Harmonisasi dengan standar internasional seperti Prinsip-Prinsip Necessary and Proportionate yang dikembangkan oleh komunitas hak digital global.
Tanpa mekanisme tersebut, RUU ini berisiko menjadi alat hukum yang legitimanya cacat sejak dalam konsep. Privasi dan kebebasan informasi bukan sekadar preferensi teknokratis, melainkan prasyarat untuk partisipasi publik, akuntabilitas pemerintah, dan kehidupan demokrasi yang sehat. Mengkompromikannya atas nama keamanan adalah kekeliruan etis yang mengingkari esensi negara hukum.
Sebagai penutup, patut diajukan pertanyaan etis yang mendasar: apakah kita sedang membangun tembok pertahanan terhadap ancaman siber, atau justru mengonstruksi sistem pengawasan massal yang mengikis kepercayaan warga terhadap negara? RUU Keamanan Cyber harus dikritisi bukan hanya pada tataran teknis-legislatif, tetapi pada level filosofis—apakah ia akan menjadi perisai demokrasi atau pedang otoritarianisme? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia memilih jalan sebagai negara yang menghormati martabat hukum, atau terjebak dalam paradigma keamanan yang mengorbankan kebebasan sebagai tumbal.
