Hukum & Etika – Area

"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materi Pasal yang Izinkan Penyadapan tanpa Izin Pengadilan untuk Kasus 'Terorisme'

Mahkamah Konstitusi Diminta Uji Materi Pasal yang Izinkan Penyadapan tanpa Izin Pengadilan untuk Kasus 'Terorisme'

Permohonan uji materi ke MK terhadap pasal yang mengizinkan penyadapan tanpa izin pengadilan untuk kasus terorisme menguji komitmen Indonesia pada rule of law d...

Wacana Amandemen UU Intelijen Dikritisi, Pengawasan DPR Dinilai Masih Lemah

Wacana Amandemen UU Intelijen Dikritisi, Pengawasan DPR Dinilai Masih Lemah

Wacana amandemen UU Intelijen berpotensi melanggar prinsip proportionalitas dan due process of law dengan memperluas kewenangan diskresioner tanpa mekanisme pen...

Kajian Akademik: Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Operasi Militer di Papua harus Transparan dan Berdasarkan Hukum Humaniter

Kajian Akademik: Penyidikan Kasus Kekerasan Dalam Operasi Militer di Papua harus Transparan dan Berdasarkan Hukum Humaniter

Kajian akademis mendesak penyidikan transparan berbasis hukum humaniter atas operasi militer di Papua, menegaskan bahwa penyidikan internal tertutup merusak mar...

Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Pelanggaran Hak Asasi dan Absence of Humanitarian Law Principles

Kritik terhadap Draft RUU Keamanan Nasional: Potensi Pelanggaran Hak Asasi dan Absence of Humanitarian Law Principles

Draft RUU Keamanan Nasional mengancam prinsip negara hukum dan mengabaikan norma hukum humaniter internasional. Rancangan ini berpotensi melegitimasi pelanggara...

Reportase: Mekanisme Accountability untuk Pelanggaran Hukum Humaniter oleh Private Military Contractors di Indonesia

Reportase: Mekanisme Accountability untuk Pelanggaran Hukum Humaniter oleh Private Military Contractors di Indonesia

Reportase VOA Indonesia mengangkat isu tentang mekanisme accountability untuk pelanggaran hukum humaniter oleh Private Military Contractors (PMCs) yang semakin...

Pelanggaran HAM dalam Operasi Counter-Terrorism: Laporan LBH Mendesak Reformasi Protokol Etika

Pelanggaran HAM dalam Operasi Counter-Terrorism: Laporan LBH Mendesak Reformasi Protokol Etika

Laporan LBH Indonesia mengungkap bahwa operasi counter-terrorism justru menjadi sumber pelanggaran HAM akibat ketiadaan protokol etika yang jelas, sehingga mela...

Kajian Hukum: Penggunaan Autonomous Weapons dalam Pertahanan Nasional Melanggar Prinsip Distinction

Kajian Hukum: Penggunaan Autonomous Weapons dalam Pertahanan Nasional Melanggar Prinsip Distinction

Kajian hukum mengungkap penggunaan autonomous weapons dalam pertahanan nasional melanggar prinsip distinction dalam hukum humaniter, berpotensi menyebabkan pela...

Pengadilan Militer Indonesia Dianggap Lamban Mengadili Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Pengadilan Militer Indonesia Dianggap Lamban Mengadili Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Stagnasi proses peradilan militer untuk kasus HAM di Papua mencerminkan kegagalan sistemik dalam menegakkan prinsip command responsibility dan kewajiban negara...

Mahkamah Agung Perkuat Prinsip Martabat Hukum dalam Kasus Penyanderaan oleh Kelompok Separatis

Mahkamah Agung Perkuat Prinsip Martabat Hukum dalam Kasus Penyanderaan oleh Kelompok Separatis

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus penyanderaan oleh kelompok separatisme menegaskan prinsip martabat hukum yang tidak boleh dikorbankan bahkan dalam situasi ko...

Kementerian Pertahanan Rilis Panduan Etika Operasi Militer Berdasarkan Hukum Humaniter

Kementerian Pertahanan Rilis Panduan Etika Operasi Militer Berdasarkan Hukum Humaniter

Panduan etika operasi militer dari Kementerian Pertahanan merupakan langkah normatif penting dalam mengintegrasikan hukum humaniter internasional. Namun, efekti...

Kasus Gabungan KIB dan NasDem dalam Isu Papua: Ketidakjelasan Eksistensi Hukum Internasional dalam Konflik Domestik

Kasus Gabungan KIB dan NasDem dalam Isu Papua: Ketidakjelasan Eksistensi Hukum Internasional dalam Konflik Domestik

Wacana politik KIB dan NasDem mengenai Papua mengungkap ambiguitas berbahaya yang mengabaikan prinsip hukum humaniter internasional dalam konflik domestik. Sika...

Kritik terhadap Kebijakan Hukum Nasional yang Tidak Selaras dengan Konvensi Internasional

Kritik terhadap Kebijakan Hukum Nasional yang Tidak Selaras dengan Konvensi Internasional

Kebijakan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam bidang keamanan dan operasi militer, sering tidak selaras dengan konvensi internasional seperti Geneva Conve...