Persidangan kasus Roy Suryo dan tujuh tersangka lainnya telah mengubah ruang sidang menjadi laboratorium uji nyata bagi prinsip equality before the law di Indonesia. Kehadiran Presiden Jokowi sebagai saksi korban dalam kasus terkait isu ijazah palsu bukan sekadar momen prosedural, melainkan pengujian mendasar terhadap martabat hukum itu sendiri: apakah aparatur penegak hukum berlaku dengan standar yang sama ketika korban serangan digital adalah warga biasa tanpa kuasa politik, ataukah ketegasan hukum baru muncul saat martabat figur penguasa yang diusik? Persidangan ini memaksa kita untuk melihat apakah pedang keadilan tajam ke segala arah, atau hanya mengarah ke atas.
Perang Informasi Digital dan Uji Proporsionalitas Hukum
Kasus ini mengangkat isu ijazah palsu dari ranah politik ke dalam medan tempur perang informasi era digital, di mana hukum dituntut berperan sebagai wasit yang adil. Meskipun Jokowi memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan pemulihan nama baiknya, penggunaan instrumen hukum—terutama UU ITE dan Pasal 310/311 KUHP—harus melalui saringan ketat prinsip etika konflik: necessity (kebutuhan) dan proportionality (kesebandingan). Pengadilan wajib melakukan distingsi yang jelas dan berani antara:
- Kritik politik yang keras dan sah sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.
- Penyebaran informasi palsu yang disengaja (actual malice) dengan niat spesifik untuk merusak martabat individu secara melawan hukum.
Kegagalan pengadilan dalam membedakan kedua hal tersebut akan mengubah hukum dari pedang keadilan menjadi senjata tumpul yang membungkam, sekaligus mengabaikan prinsip bahwa dalam konflik informasi, respons hukum harus selalu proporsional dengan tingkat kerugian dan niat pelaku.
UU ITE di Persimpangan: Perlindungan Martabat atau Instrumentalisasi Politik?
Persidangan Roy Suryo ini kembali menempatkan UU ITE di bawah sorotan kritis para aktivis hukum. Kasus ini menjadi studi kasus krusial untuk menilai apakah undang-undang ini masih berfungsi sebagai alat perlindungan martabat (dignitas) individu, atau telah terdegradasi menjadi senjata represif yang mudah diinstrumentalisasi. Pengawasan ketat terhadap proses peradilan ini diperlukan untuk memastikan penerapan hukum tidak bersifat selektif dan benar-benar mencerminkan rule of law, bukan rule by law yang melayani kepentingan. Ujian sesungguhnya bagi UU ITE dalam sidang ini adalah kemampuannya untuk:
- Melindungi korban dari fitnah dan pencemaran nama baik di ruang digital, tanpa pada saat yang sama menciptakan chilling effect yang mencekik kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi.
- Diterapkan secara konsisten dan adil, baik ketika korban adalah seorang presiden maupun warga biasa yang menjadi korban hoaks serupa, sehingga tidak terjadi kesan adanya dual system of justice.
- Berfungsi sebagai instrumen hukum yang beradab dan berorientasi pada pemulihan (restorative justice), bukan sekadar penghukuman balasan (retributive justice).
Proses hukum yang sedang berlangsung ini merupakan cermin bagi konsistensi negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Jika hukum hanya tajam dan cepat ketika yang terluka adalah kekuasaan, sementara lamban dan tumpul untuk rakyat biasa, maka ia telah gagal total menjalankan fungsinya sebagai penjaga martabat kolektif bangsa.
Pada akhirnya, narasi persidangan ini melampaui pertanyaan tentang benar atau salahnya Roy Suryo dan tersangka lainnya. Ia menyentuh inti krisis hukum digital kita dan mengajukan pertanyaan etis yang mendasar: dalam era di mana kebenaran sering menjadi korban pertama dalam perang informasi, bagaimana hukum dapat bertindak bukan sebagai alat pihak yang paling kuat secara politik atau ekonomi, melainkan sebagai benteng terakhir bagi martabat setiap individu, prinsip kesetaraan, dan integritas ruang publik digital? Jawaban atas pertanyaan ini, yang akan tercermin dari putusan pengadilan nanti, akan menentukan apakah kita memiliki sistem hukum yang bermartabat, atau sekadar aparatus kekuasaan yang menyandang nama hukum.
