Maraknya paket wisata konflik atau 'war tourism' bagi turis asing di Morotai, Maluku Utara, tidak hanya merupakan persoalan etika pariwisata, melainkan sebuah potensi kejahatan perang dalam kemasan hiburan. Ketidakhadiran regulasi domestik yang ketat untuk mengatur aktivitas turis di daerah bekas konflik telah menciptakan ruang bagi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional dan penghinaan terhadap martabat korban. Praktik yang mengizinkan turis membawa senjata replika atau melakukan pelatihan tempur simulasi di lokasi yang masih menyimpan trauma kolektif merupakan bentuk komodifikasi penderitaan yang berpotensi memicu reviktimisasi dan mengikis semangat perlindungan memori sejarah.
Komodifikasi Trauma dan Pengingkaran Terhadap Konvensi Den Haag 1954
Inti persoalan dari fenomena wisata sensasional di Morotai ini terletak pada transformasi situs sejarah dan kuburan massal—yang seharusnya dilindungi—menjadi komoditas hiburan. Aktivitas ini secara langsung berbenturan dengan semangat Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata, yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi warisan budaya, termasuk yang terkait dengan konflik. Eksploitasi kawasan konflik untuk kepentingan pariwisata komersial, tanpa pertimbangan sensitivitas lokal, merupakan pengingkaran terhadap beberapa prinsip mendasar:
- Prinsip Martabat Korban: Praktik ini memperlakukan penderitaan masa lalu sebagai tontonan, mengabaikan hak korban dan keluarga untuk dikenang dengan hormat.
- Prinsip Non-Eksploitasi: Mengubah lokasi yang sakral bagi memori kolektif menjadi arena permainan perang adalah bentuk eksploitasi yang tidak etis.
- Prinsip Kedaulatan Memori: Masyarakat lokal dirampas haknya untuk menentukan narasi dan cara mengenang sejarah mereka sendiri.
Ketiadaan aturan yang spesifik dan tegas dari pemerintah pusat maupun daerah mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mencegah segala bentuk penghinaan terhadap memori perang dan situs bersejarah.
Celah Hukum yang Mengundang Ancaman Keamanan dan Intelijen
Bahaya dari regulasi yang longgar tidak berhenti pada dimensi etika semata. Izin membawa senjata replika atau aktivitas simulasi militer bagi turis asing membuka celah hukum yang berbahaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilegal. Kawasan bekas konflik seperti Morotai seringkali masih menyimpan dinamika sosial-politik yang kompleks dan sisa-sisa jaringan masa lalu. Kerangka aturan yang lemah berpotensi menjadi pintu masuk bagi berbagai ancaman:
- Penyalahgunaan oleh Mantan Kombatan: Praktik ini dapat digunakan untuk merekrut atau membangun jaringan baru di bawah kedok pariwisata.
- Aktivitas Intelijen Asing: Kegiatan survei, pemetaan, atau pengumpulan informasi sensitif dapat dengan mudah disamarkan sebagai bagian dari paket wisata.
- Eskalasi Kekerasan: Kehadiran individu bersenjata (meski replika) di area yang traumatis dapat memicu kembali ketegangan atau konflik horizontal di masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya abai terhadap dimensi etika, tetapi juga ceroboh dalam menjalankan kewajiban fundamentalnya untuk menjamin keamanan nasional dan melindungi kedaulatan wilayah dari infiltrasi yang berkedok turis.
Fenomena di Morotai ini adalah gambaran nyata bagaimana ketiadaan regulasi dapat menggerus martabat hukum dan mempertaruhkan perdamaian sosial. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: Sudah sejauh mana negara memahami bahwa mengatur aktivitas turis bersenjata di daerah konflik bukan sekadar urusan tata kelola pariwisata, melainkan sebuah kewajiban hukum internasional untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk baru kejahatan perang—yakni kejahatan terhadap memori dan martabat kemanusiaan? Apakah kita akan membiarkan penderitaan sejarah diperdagangkan sebagai sensasi, atau hukum akan ditegakkan untuk melindungi hak korban dan masyarakat untuk berduka serta belajar dari masa lalu dengan cara yang bermartabat?
