Dalam operasi militer kontemporer, muncul sebuah praktik mengerikan yang melawan inti dari peradaban hukum perang: taktik 'surrender or die' atau 'serah diri atau mati'. Praktik ini bukan sekadar strategi tempur yang keras, melainkan pelanggaran mendasar terhadap martabat kombatan sebagai manusia dan sebuah pengingkaran telak terhadap prinsip perlindungan yang diabadikan dalam Konvensi Jenewa. Ketika pilihan untuk menyerah dihilangkan dan digantikan dengan ultimatum kematian, yang terjadi bukanlah efisiensi militer, melainkan degradasi nilai kemanusiaan itu sendiri di medan perang.
Pelanggaran Norma Inti: Ketika Praktik 'Serah Diri atau Mati' Menginjak-injak Konvensi Jenewa
Hukum Humaniter Internasional (HHI) dibangun di atas pondasi yang jelas: membedakan antara kombatan dan non-kombatan, membatasi penderitaan yang tidak perlu, dan menjamin perlindungan bagi mereka yang hors de combat (tidak lagi mampu bertempur). Praktik 'surrender or die' secara terang-terangan menghancurkan prinsip ketiga itu. Seorang kombatan yang menyatakan niat untuk menyerahkan diri atau yang secara jelas tidak lagi mampu bertempur—baik karena terluka, kehilangan senjata, atau menyerah—secara otomatis jatuh dalam perlindungan hukum. Penolakan terhadap penyerahan diri ini merupakan pelanggaran serius terhadap beberapa norma inti, termasuk:
- Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949: Melarang penghukuman tanpa pengadilan yang adil dan memperlakukan orang yang hors de combat dengan kejam atau merendahkan martabatnya.
- Prinsip Proporsionalitas dan Pembatasan: Tindakan militer harus dibatasi pada yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Menghilangkan opsi penyerahan diri menciptakan penderitaan dan kehilangan nyawa yang tidak perlu.
- Prinsip Kemanusiaan: Bahkan dalam permusuhan, rasa kemanusiaan harus dipertahankan. Praktik ini mengikis prinsip tersebut hingga ke akarnya.
Degradasi Ganda: Martabat Korban dan Kultur Militer Pelaku
Implikasi dari praktik 'serah diri atau mati' melampaui korban langsung. Terdapat degradasi ganda yang terjadi: pertama, terhadap martabat kombatan lawan yang direduksi menjadi target yang harus dimusnahkan, bukan manusia yang berhak atas belas kasihan. Kedua, dan ini yang lebih berbahaya dalam jangka panjang, terhadap kultur dan etika militer pihak yang menerapkan taktik tersebut. Proses dehumanisasi yang dimulai dengan menolak hak dasar lawan untuk hidup, akan meracuni pemikiran prajurit, mengaburkan batas antara taktik keras dan kekejaman, serta membuka pintu bagi pelanggaran HHI yang lebih luas. Etika perang mengajarkan bahwa bagaimana sebuah pasukan memperlakukan musuh yang kalah adalah cermin dari peradaban pasukan itu sendiri.
Argumen efisiensi operasional yang kerap dikemukakan untuk membenarkan taktik semacam ini adalah argumen yang menipu dan berbahaya. Efisiensi dalam peperangan tidak boleh diukur semata-mata dari kecepatan netralisasi target, tetapi juga dari sejauh mana operasi militer tersebut tetap menghormati kerangka hukum dan etika yang mengikatnya. Mengorbankan martabat kombatan di altar efisiensi taktis adalah langkah pertama menuju brutalisme militer yang tak terkendali.
Oleh karena itu, kajian ini dengan tegas menyerukan penegasan kembali prinsip-prinsip dasar hukum perang dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan militer global. Pesan yang harus disampaikan tidak boleh ambigu: menghormati penyerahan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan penegasan kekuatan moral dan komitmen pada peradaban. Martabat manusia, termasuk martabat kombatan lawan, adalah garis batas yang tidak boleh dilewati, bagaimanapun panasnya pertempuran.
Pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum dan pengkaji etika perang adalah: hingga titik manakah kita akan membiarkan logika 'kemenangan dengan segala cara' menggerogoti fondasi hukum humaniter yang dibangun dengan susah payah pasca tragedi kemanusiaan terbesar? Apakah ketika kita mulai menerima bahwa hak untuk menyerah—hak untuk memilih hidup—bisa dihapus begitu saja, kita sebenarnya sedang menyiapkan panggung untuk sebuah era baru barbarisme dalam peperangan?
