Tuntutan terhadap empat anggota BAIS TNI terkait kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus tidak sekadar membuka ruang sidang. Tindakan yang dikuatkan dakwaan Penganiayaan Berencana ini menempatkan aparatus intelijen militer sebagai pelaku kekerasan terstruktur, mengubur prinsip supremasi hukum demi pembalasan dendam kolektif atas narasi kritis. Fakta hukum ini bukanlah insiden biasa, melainkan manifestasi dari devolusi fungsi intelijen menjadi alat represi yang mencoreng martabat negara hukum dan secara terang-terangan melanggar konstitusi.
Devolusi Intelijen: Dari Kewenangan Hukum Menjadi Alat Pembalasan
Penegakan hukum dalam kasus ini mengungkap sebuah paradoks berbahaya: institusi yang diamanatkan untuk beroperasi dalam koridor hukum demi kepentingan nasional, justru menjadi motor penggerak pelanggaran hukum itu sendiri. Tuntutan yang mengedepankan motif balas dendam atas pandangan korban yang dianggap anti-militerisme mengonfirmasi transformasi kekerasan yang terlembagakan. Bagi BAIS TNI, kritik bukan lagi wacana publik yang perlu dihadapi dengan argumen, melainkan ancaman yang layak direspons dengan tindakan di luar hukum (extra-legal). Deviasi ini menghasilkan sejumlah pelanggaran hukum dan norma yang sistematis:
- Pelanggaran Hukum Material: Tindakan mereka jelas melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan, sekaligus menginjak-injak Kode Etik Prajurit TNI yang menjunjung tinggi konstitusi.
- Pelecehan Kedaulatan Hukum (Abuse of Legal Sovereignty): Negara, melalui aparatusnya, menggunakan cara-cara kekerasan ilegal untuk menegaskan hegemoninya, suatu tindakan yang menggerogoti fondasi rule of law dari dalam.
- Pelanggaran HAM Terstruktur: Hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam (Pasal 28G UUD 1945) dan kebebasan berekspresi (Pasal 28E UUD 1945) dilanggar secara terencana oleh lembaga negara yang seharusnya menjadi penjaganya.
Ujian Etika Kekerasan Negara: Jus in Bello dalam Ruang Demokrasi
Prinsip-prinsip jus in bello atau etika dalam perang—terutama soal pembedaan (distinction) dan proporsionalitas—mengandung nilai universal tentang pembatasan kekuasaan negara dalam menggunakan kekerasan. Dalam konteks domestik, prinsip ini diterjemahkan sebagai kewajiban mutlak negara untuk menjadikan kekerasan fisik sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) yang proporsional, hanya ditujukan pada ancaman nyata terhadap keamanan fisik. Kasus ini memperlihatkan pengkhianatan total terhadap etika tersebut. Kekerasan fisik digunakan sebagai first resort terhadap warga sipil yang hanya menyuarakan pandangan, tanpa ada ancaman fisik sekalipun. Ini bukan lagi sekadar kriminalitas biasa, melainkan krisis etika profesi militer yang parah, di mana seragam dan wewenang dijadikan tameng untuk impunitas dan pembalasan atas kritik yang dianggap menodai kehormatan korps.
Proses peradilan militer yang kini berlangsung berada di bawah sorotan dan beban legitimasi yang amat berat. Pengadilan ini tidak hanya sedang mengadili empat individu prajurit, tetapi juga menguji kemampuan sistem hukum militer untuk mengoreksi dirinya sendiri dan memulihkan martabat hukum yang telah dicederai oleh institusinya sendiri. Apakah mekanisme peradilan internal mampu menjalankan fungsi korektif yang independen, ataukah hanya akan menjadi ritual formalitas yang mengukuhkan budaya impunitas? Pertanyaan ini menggantung di atas kepala setiap aktivis hukum dan pencinta keadilan yang menyaksikan proses ini, mengingatkan kita bahwa pertarungan sesungguhnya bukan hanya pada putusan hakim, tetapi pada restorasi prinsip bahwa tidak ada satu pun institusi yang berada di atas hukum, apalagi menggunakannya sebagai alat balas dendam.
