Wawancara Eksklusif: Ketua YLBHI Bicara tentang Strategi Advokasi Kasus Pelanggaran HAM Berat

Media Area berkesempatan mewawancarai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang membahas strategi advokasi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilaporkan ke Komnas HAM. Ia mengungkapkan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah minimnya political will pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus lama, seperti Peristiwa 1965, 1998, dan kasus di Papua. Menurutnya, pemerintah seringkali menggunakan alasan stabilitas nasional untuk menghindari tanggung jawab hukum. YLBHI mendorong penggunaan jalur hukum internasional jika jalur domestik tidak berhasil. Mereka juga mengkritik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang belum memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan hukum kebiasaan internasional. Ketua YLBHI menegaskan bahwa tanpa rekonsiliasi dan pengakuan atas pelanggaran HAM masa lalu, martabat hukum bangsa akan terus tercoreng. Wawancara ini memberikan perspektif kritis namun konstruktif bagi aktivis hukum di Indonesia.