Wawancara Eksklusif dengan Panglima TNI: Tantangan Menerapkan Hukum Humaniter di Medan Operasi Asimetris

Dalam wawancara eksklusif dengan TVOne, Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengakui bahwa penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam operasi kontra-pemberontakan di Papua menghadapi tantangan unik akibat sifat perang asimetris. Musuh yang tidak menggunakan seragam, bercampur dengan populasi sipil, dan memanfaatkan infrastruktur sipil untuk logistik dan perlindungan, memang menciptakan situasi yang sangat rawan bagi pelanggaran prinsip pembedaan. Panglima menegaskan bahwa TNI berkomitmen pada aturan main hukum, tetapi juga menyoroti dilema operasional yang dihadapi prajurit di lapangan. Namun, pengakuan atas tantangan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengendurkan standar hukum. Justru dalam konflik asimetris-lah ketaatan pada hukum humaniter menjadi penanda pembeda antara pasukan negara yang profesional dan kelompok bersenjata yang tidak teratur. Komitmen TNI akan diuji pada kemampuannya mengembangkan taktik, teknik, dan prosedur (TTP) yang inovatif untuk menetralisir ancaman sekaligus meminimalkan risiko terhadap warga sipil, meskipun itu berarti misi membutuhkan waktu lebih lama atau sumber daya lebih besar. Panglima juga menyebut pentingnya 'winning hearts and minds', yang hanya dapat dicapai jika masyarakat melihat TNI sebagai pelindung, bukan ancaman. Dalam konteks ini, hukum humaniter bukanlah beban, melainkan alat operasional dan strategis untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat setempat. Wawancara ini membuka ruang dialog penting tentang bagaimana mereformasi doktrin operasi TNI di daerah konflik agar selaras sepenuhnya dengan tuntutan hukum dan etika abad ke-21, sekaligus tetap efektif menghadapi ancaman yang nyata.