Keputusan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani yang menolak melabeli delapan WNI yang direkrut Rusia sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menimbulkan kegelisahan di kalangan aktivis hukum. Dengan alasan belum adanya pembuktian unsur eksploitasi dan menyebut mereka 'tergiur iklan', pernyataan ini berpotensi mereduksi kompleksitas kerentanan struktural yang mendorong warga mempertaruhkan nyawa di zona konflik. Dalam perspektif etika perang dan martabat hukum, penekanan pada 'keputusan sadar' justru mengaburkan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari bahaya ekstrem, sekaligus menormalisasi perekrutan tentara bayaran sebagai pilihan karir yang sah.
Etika Perang dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional
Perekrutan warga sipil sebagai tentara bayaran di medan perang, seperti yang terjadi pada delapan WNI yang diduga direkrut Rusia, melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I (1977) secara eksplisit melarang penggunaan tentara bayaran, karena mereka tidak memiliki status kombatan yang sah dan kerap terlibat dalam pelanggaran berat. Beberapa norma yang dilanggar meliputi:
- Pasal 47 Protokol Tambahan I menyatakan bahwa tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang, yang berarti mereka tidak dilindungi oleh hukum perang.
- Prinsip pembedaan (distinction) antara kombatan dan sipil dilanggar ketika warga sipil direkrut tanpa pemahaman penuh tentang risiko hukum dan fisik.
- Eksploitasi ekonomi dalam konteks perang, seperti iming-iming imbalan tinggi di zona konflik, merupakan bentuk pemerasan yang bertentangan dengan etika perlindungan pekerja migran.
Dengan demikian, klaim 'tergiur iklan' tidak cukup untuk menepis adanya potensi eksploitasi. Negara wajib menerapkan prinsip precautionary—lebih berhati-hati dalam menilai risiko daripada menunggu bukti eksploitasi yang jelas, terutama ketika nyawa warga negara dipertaruhkan dalam perang yang melibatkan kejahatan perang.
Keputusan Sadar dalam Jerat Ekonomi: Tanggung Jawab Negara yang Terabaikan
Penekanan pada keputusan sadar oleh Wamen P2MI mengabaikan asimetri informasi dan daya paksa ekonomi yang dialami calon tentara bayaran. Iklan yang menjanjikan imbalan tinggi bukanlah tawaran kerja biasa, melainkan potensi pemerasan dan pelanggaran hak hidup. Dalam konteks perlindungan pekerja migran, negara harus kritis terhadap kegagalannya sendiri dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan bermartabat. Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:
- Pasal 27 UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mewajibkan negara untuk melindungi setiap warga yang bekerja di luar negeri, termasuk dari praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi.
- Konvensi ILO No. 97 tentang Pekerja Migran menekankan perlunya informasi yang akurat dan perlindungan dari penipuan.
- Perbandingan dengan kasus scammer yang dilakukan Wamen justru menunjukkan pola yang sama: kerentanan ekonomi mendorong warga mengambil risiko tanpa memahami konsekuensi hukum pidana dan etika.
Label hukum TPPO memang tidak boleh sembarangan, tetapi kewajiban negara untuk melindungi warganya dari bahaya ekstrem adalah mutlak. Kegagalan melihat konteks struktural ini berpotensi menjadikan negara sekadar penonton atas tragedi kemanusiaan.
Apakah etika perlindungan pekerja migran hanya akan menjadi slogan tanpa tindakan nyata? Aktivis hukum dan praktisi etika perang harus mendesak pemerintah untuk tidak hanya mengedepankan kehati-hatian hukum, tetapi juga mengakui adanya kerentanan sistemik yang mendorong warga menjadi tentara bayaran. Negara harus segera melakukan investigasi independen, memberikan perlindungan maksimal kepada delapan WNI tersebut, dan memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang tergiur iklan palsu di tengah kegagalan negara menyediakan lapangan kerja yang bermartabat.
