Kematian warga sipil di Kampung Yabema, Jayapura, akibat tembakan dalam operasi perbatasan TNI bukan sekadar kecelakaan taktis. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kesenjangan antara komitmen normatif terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan praktik di lapangan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menegaskan bahwa setiap operasi militer di perbatasan wajib mematuhi HHI, namun insiden tersebut menimbulkan pertanyaan mendesak: apakah TNI benar-benar telah menginternalisasi prinsip-prinsip dasar HHI dalam prosedur operasi standarnya? Pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang melarang kekerasan terhadap warga sipil bukan hanya melanggar etika perang, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Aktivis hukum harus mempertanyakan: di mana letak kegagalan sistemik dalam rantai komando yang menyebabkan korban sipil terus berjatuhan?
HHI sebagai Norma Imperatif yang Terabaikan
Penegasan Menteri Pertahanan merupakan langkah normatif yang patut diapresiasi, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa prosedur verifikasi identitas dan penggunaan teknologi drone belum mampu mencegah korban sipil. HHI menetapkan tiga prinsip fundamental yang harus menjadi pedoman mutlak dalam setiap operasi militer:
- Prinsip Pembedaan (Distinction) — operasi militer hanya boleh ditujukan kepada kombatan, bukan warga sipil atau objek sipil. Kampung Yabema adalah pemukiman sipil, bukan medan tempur.
- Prinsip Proporsionalitas — serangan dilarang jika menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer. Kematian satu warga sipil pun bisa dianggap tidak proporsional jika target militer tidak jelas.
- Prinsip Kehati-hatian (Precaution) — semua tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi risiko terhadap warga sipil, termasuk verifikasi target yang ketat dan penggunaan kekuatan seminimal mungkin.
Tanpa penerjemahan prinsip-prinsip ini ke dalam prosedur operasi standar yang terukur, diaudit secara berkala, dan diawasi oleh mekanisme independen, pernyataan kepatuhan HHI hanya akan menjadi retorika tanpa dampak. Pasal 1 Konvensi Jenewa juga mewajibkan negara untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap HHI, yang berarti TNI harus memiliki sistem akuntabilitas internal yang efektif.
Membedah Akar Konflik: Dari Prosedur ke Keadilan
Para pengamat menilai langkah teknis seperti verifikasi identitas dan drone tidak cukup karena akar konflik di perbatasan Jayapura terletak pada ketidakadilan ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Etika perang tidak hanya soal kepatuhan prosedur, tetapi juga soal menghapus penyebab ketidakamanan. Mengirim prajurit bersenjata lengkap ke pemukiman sipil justru menciptakan jurang rasa takut dan memperdalam sentimen permusuhan. Dalam doktrin kontra-insurgensi yang beretika, penggunaan kekuatan harus dibarengi dengan upaya memenangkan hati dan pikiran masyarakat (hearts and minds). Namun, tanpa kebijakan yang mengatasi ketidakadilan struktural — seperti marginalisasi ekonomi, lemahnya akses keadilan, dan minimnya dialog politik — operasi militer hanya akan menjadi alat represi yang melanggengkan siklus kekerasan. Menteri Pertahanan menyatakan bahwa TNI akan bertindak defensif, namun doktrin ini masih kabur. Perlu ada peraturan khusus tentang penggunaan kekuatan dalam situasi kontra-insurgensi yang berbasis HHI, lengkap dengan mekanisme pengawasan yang transparan. Insiden Yabema adalah alarm etis yang menuntut pembenahan sistemik, bukan sekadar perbaikan teknis.
Pertanyaan kritis menggema di kalangan aktivis hukum: jika TNI benar-benar profesional dan patuh HHI, mengapa warga sipil masih menjadi korban? Apakah prosedur verifikasi target telah diterapkan secara ketat? Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini — dari komandan lapangan hingga Menteri Pertahanan? Tanpa investigasi independen dan sanksi tegas, kepatuhan terhadap HHI hanyalah ilusi. Aktivis hukum harus mendesak pemerintah untuk membentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses, memastikan adanya audit eksternal terhadap setiap insiden kematian sipil dalam operasi militer, dan mendorong revisi doktrin kontra-insurgensi agar selaras dengan hukum humaniter. Setiap tetes darah warga sipil adalah pengingat bahwa martabat hukum tidak boleh dikorbankan demi keamanan semu.
