Refleksi Hukum atas Penggunaan Senjata Autonomous dalam Pertempuran: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pengembangan dan potensi penggunaan senjata sistem otonom mematikan (LAWS) dalam peperangan memunculkan dilema etika dan hukum yang belum terjawab: siapa yang bertanggungjawab ketika mesin mengambil keputusan untuk membunuh? Prinsip fundamental hukum humaniter, seperti pembedaan dan proporsionalitas, mensyaratkan penilaian manusia yang tidak dapat didelegasikan sepenuhnya kepada algoritma. Kemungkinan kesalahan teknis, bias pemrograman, atau kegagalan sistem dapat mengakibatkan pembunuhan tanpa subjek hukum yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban, baik komandan, programmer, maupun produsen. Situasi ini berpotensi menciptakan impunitas teknologi dan mengikis prinsip pertanggungjawaban individu dalam kejahatan perang. Komunitas internasional, termasuk Indonesia, harus mengambil posisi proaktif untuk mendorong pelarangan senjata semacam ini sebelum wilayah abu-abu hukum dimanfaatkan untuk peperangan yang tidak berperikemanusiaan. Perdebatan ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi tentang mempertahankan martabat manusia dan kendali etika dalam penggunaan kekuatan mematikan.