Di tengah vakumnya regulasi internasional yang mengikat, posisi Indonesia dalam perundingan Senjata Otonom Mematikan (LAWS) di PBB justru menimbulkan kegelisahan etis dan yuridis. Sebagai negara kepulauan yang kerap menghadapi konflik bersenjata kompleks, Indonesia seharusnya berada di garis depan advokasi Hukum Humaniter. Namun, sikap yang cenderung ambigu—lebih memilih pedoman non-mengikat daripada pelarangan tegas—mencerminkan lemahnya komitmen terhadap Etika Perang dan martabat hukum. Mendelegasikan keputusan hidup-mati kepada algoritma tanpa meaningful human control tidak hanya melanggar prinsip dasar hukum humaniter, tetapi juga menghancurkan fondasi akuntabilitas pidana perang.
Prinsip Hukum Humaniter di Persimpangan Algoritma
Hukum humaniter internasional dibangun di atas prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Ketiganya menuntut penilaian kontekstual dan pertimbangan moral yang hanya mampu dilakukan manusia. Tanpa prinsip tersebut, Senjata Otonom menjadi ancaman langsung terhadap perlindungan warga sipil dan kombatan yang hors de combat. Praktik ini juga mempertanyakan esensi dari Disarmamen itu sendiri, di mana pengembangan sistem senjata yang tidak terkendali justru memicu perlombaan senjata baru. Beberapa pelanggaran normatif yang mengemuka:
- Prinsip pembedaan (distinction): Algoritma tidak mampu membedakan kombatan dan sipil dalam medan perang yang dinamis, sehingga berpotensi besar menimbulkan korban sipil massal.
- Prinsip proporsionalitas (proportionality): Mesin tidak memiliki kapasitas untuk menimbang kerugian sampingan terhadap keuntungan militer langsung, sehingga setiap serangan berpotensi menjadi tidak proporsional.
- Prinsip kehati-hatian (precaution): Sistem otonom menghilangkan kemungkinan penghentian serangan atau pembatalan target ketika situasi berubah, karena keputusan telah diprogram sebelumnya.
Diplomasi atau Pengkhianatan Martabat Hukum?
Sikap Indonesia yang lebih mengutamakan pedoman non-mengikat daripada pelarangan pre-emptive menimbulkan pertanyaan serius tentang keberpihakan pada Diplomasi multilateral. Apakah ini pertimbangan pragmatis untuk menjaga kerja sama militer dengan negara pengembang LAWS seperti Amerika Serikat, China, atau Rusia? Atau justru bentuk ketidakberanian untuk memimpin suara Global South? Padahal, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk mendorong Disarmamen yang sesungguhnya. Tanpa pelarangan yang mengikat, kita membiarkan celah hukum yang kelak akan digunakan untuk membenarkan kejahatan perang berbasis algoritma.
Pertanyaan etis yang harus menggugah aktivis hukum: Apakah kita rela membiarkan prinsip Etika Perang yang sudah dirumuskan sejak Konvensi Jenewa dirusak oleh kode biner? Sudah saatnya Indonesia tidak lagi bersikap hati-hati yang semu, tetapi berani menuntut larangan total terhadap Senjata Otonom yang menghilangkan kemanusiaan dari jantung hukum perang. Jika tidak, kita tidak hanya gagal melindungi korban masa depan, tetapi juga mengkhianati martabat hukum internasional itu sendiri.
