Pengadilan Rakyat: Suara Aktivis Mendesak Keadilan bagi Korban Kekerasan Aparat

Koalisi aktivis hukum dan masyarakat menggelar pengadilan rakyat simbolis pada 3 Oktober 2026 di Jakarta. Mereka mengadili secara moral aparat negara yang terlibat dalam kekerasan terhadap demonstran mahasiswa beberapa bulan sebelumnya. Proses ini tidak memiliki kekuatan hukum formal, namun bertujuan menekan pemerintah agar membentuk mekanisme peradilan yang kredibel. Dalam etika bernegara, setiap pelanggaran harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Jika negara gagal, maka martabat hukum akan digantikan oleh peradilan opini publik yang justru memperlemah legitimasi pengadilan resmi. Aktivis mendesak pengusutan tuntas oleh Komnas HAM dan Ombudsman.