Operasi militer terbaru TNI di Papua pada awal Oktober 2026 tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengoyak prinsip dasar hukum humaniter internasional. Laporan Lembaga Studi dan Advokasi HAM (LSAH) mengungkapkan penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan jatuhnya korban sipil—sebuah tindakan yang secara jelas melanggar prinsip proporsionalitas dan pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Dalam kerangka hukum perang, setiap operasi militer wajib memastikan bahwa serangan hanya ditujukan pada target militer dan dampak sampingan terhadap warga sipil tidak berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: martabat hukum rakyat Papua dikorbankan demi dalih pemberantasan kelompok separatis.
Prinsip Proporsionalitas dan Pembedaan: Dua Pilar yang Terluka
Hukum humaniter internasional, terutama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I, menetapkan dua prinsip kunci yang wajib dipatuhi dalam setiap operasi militer. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini bukan hanya soal teknis taktis, melainkan pelanggaran serius terhadap etika perang dan martabat kemanusiaan. Laporan LSAH mencatat bahwa TNI gagal memenuhi kedua prinsip tersebut, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil di Papua. Berikut adalah norma-norma yang dilanggar:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Pasal 48 Protokol Tambahan I mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan objek militer. Operasi militer di Papua justru tidak membedakan, sehingga non-kombatan menjadi sasaran.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Pasal 51(5)(b) melarang serangan yang diperkirakan akan menimbulkan kerugian tambahan terhadap warga sipil yang berlebihan. LSAH menemukan bahwa penggunaan kekuatan oleh TNI tidak memperhitungkan risiko terhadap warga sipil, menunjukkan pengabaian terhadap prinsip fundamental ini.
- Tanggung Jawab Komando (Command Responsibility): Berdasarkan Statuta Roma, komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban jika mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan pelanggaran dan tidak mengambil tindakan pencegahan. Ini membuka jalan bagi tuntutan pidana individual.
Pemerintah berdalih bahwa operasi ini diperlukan untuk memberantas kelompok separatis. Namun, dalih tersebut tidak menghapus kewajiban negara untuk melindungi warga sipil dan menegakkan hukum humaniter. Dalam Kasus Nicaragua v. United States (1986), Mahkamah Internasional menegaskan bahwa prinsip proporsionalitas tetap berlaku dalam konflik internal. Ketidakmampuan TNI membedakan target justru mengindikasikan adanya pola pelanggaran sistematis, bukan sekadar misi penumpasan.
Tanggung Jawab Negara dan Tuntutan Keadilan Transisional
Pelanggaran hukum humaniter di Papua tidak hanya menjadi catatan hitam bagi TNI, tetapi juga membebankan tanggung jawab negara untuk memulihkan hak-hak korban dan menjamin keadilan transisional. Laporan LSAH memperkuat desakan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili pelaku pelanggaran berat HAM di Papua. Negara berkewajiban untuk menyelidiki secara independen setiap dugaan pelanggaran, menuntut para pelaku, serta memulihkan hak-hak korban melalui mekanisme keadilan transisional yang komprehensif. Tanpa adanya penyelidikan yang kredibel dan penuntutan yang tegas, impunitas akan terus merajalela dan siklus kekerasan akan berulang.
Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah dalih keamanan nasional dapat membenarkan pengorbanan martabat hukum dan kemanusiaan? Aktivis hukum dan masyarakat sipil tidak boleh tinggal diam. Mereka harus mendesak pemerintah untuk menghentikan operasi militer yang tidak proporsional, membuka ruang dialog, dan menegakkan hukum humaniter sebagai fondasi keadilan bagi semua pihak, termasuk rakyat Papua. Tanpa itu, Indonesia akan semakin jauh dari cita-cita negara hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.
