Keputusan Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan perdamaian ke Palestina, yang disambut kesiapan Indonesia melalui pengiriman Kontingen Garuda TNI, langsung menggugat prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Tanpa mandat operasi yang jelas dan aturan pertunangan yang terukur, misi ini berpotensi menjadi arena pelanggaran sistematis terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama konflik. Ketiadaan mekanisme pengawasan independen menjadikan setiap langkah pasukan di lapangan rawan ditunggangi kepentingan politik, bukan perlindungan kemanusiaan.
Mandat Operasi Penjaga Perdamaian: Celah Hukum yang Mengancam Perlindungan Sipil
Resolusi DK PBB yang mendasari pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina belum secara eksplisit mengikat diri pada parameter perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa Keempat dan Resolusi DK PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Tanpa definisi operasional tentang "perlindungan efektif", misi ini berisiko menjadi simbol belaka dan gagal meredam kekerasan yang menimpa kelompok rentan. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI), setiap operasi pemeliharaan perdamaian wajib menegakkan:
- Prinsip pembedaan — serangan hanya boleh diarahkan pada sasaran militer, bukan warga sipil atau infrastruktur sipil (Pasal 48 Protokol Tambahan I).
- Prinsip proporsionalitas — kerusakan yang diperkirakan tidak boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer langsung (Pasal 51 ayat 5 Protokol Tambahan I).
- Perlakuan manusiawi — setiap orang yang tidak terlibat permusuhan berhak atas penghormatan martabat (Pasal 3 Aturan Keempat Jenewa).
- Perlindungan khusus perempuan dan anak — sesuai Resolusi DK PBB 1325 dan Prinsip Paris, pasukan harus dilatih menangani kekerasan berbasis gender dan perekrutan anak.
Absennya kepastian hukum ini menimbulkan keraguan apakah PBB benar-benar siap menjalankan misi yang sesuai dengan prinsip non-intervensi dan persetujuan berdaulat negara tuan rumah. Tanpa mandat yang tegas, risiko eskalasi konflik justru meningkat, sementara perlindungan warga sipil tetap menjadi wacana tanpa implementasi.
Tanggung Jawab Hukum Kontingen TNI: Antara Solidaritas dan Akuntabilitas
Kesiapan TNI mengirimkan kontingen Garuda ke Palestina menempatkan Indonesia pada panggung solidaritas kemanusiaan yang patut diacungi jempol. Namun, tanggung jawab hukum tidak berhenti pada niat baik. Setiap prajurit yang dikerahkan wajib memahami dan mematuhi rambu-rambu hukum domestik dan internasional, terutama dalam situasi konflik asimetris yang kerap menimpa Palestina. TNI harus memastikan:
- Kepatuhan pada hukum nasional — UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI juncto UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi landasan utama.
- Kepatuhan pada hukum internasional — termasuk Statuta Roma tentang Kejahatan Perang dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian.
- Prosedur perlindungan anak — sesuai Pedoman Integrasi Perlindungan Anak dalam Misi Perdamaian PBB dan Prinsip Paris, setiap kontingen harus memiliki unit khusus penanganan anak.
- Mekanisme pelaporan dan pengawasan independen — untuk mencegah penyimpangan di lapangan dan memastikan akuntabilitas setiap tindakan.
Dalam konteks ini, setiap prajurit TNI yang dikerahkan di Palestina tidak hanya mewakili negara, tetapi juga menjadi ujung tombak penegakan hukum humaniter yang berkeadilan. Tanpa pelatihan hukum yang memadai dan supervisi berlapis, solidaritas kemanusiaan bisa berubah menjadi keterlibatan langsung dalam pelanggaran hukum perang.
Dengan segala kerentanan hukum yang ada, apakah Indonesia sanggup menjamin bahwa setiap langkah Kontingen Garuda di Palestina tidak hanya menjadi simbol solidaritas, melainkan juga benteng perlindungan yang nyata? Ataukah kita hanya akan menjadi saksi bisu ketika hukum humaniter kembali dikorbankan demi kepentingan politik global? Pertanyaan ini harus dijawab dengan komitmen pada martabat hukum dan etika perang, bukan sekadar euforia pengiriman pasukan.
