Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahwa penyelesaian masalah Papua harus melalui kolaborasi, bukan hanya kekuatan militer, merupakan pengakuan implisit atas kegagalan pendekatan keamanan yang dominan selama ini. Dalam kerangka etika penggunaan kekuatan militer dalam konflik internal, pernyataan ini menegaskan prinsip bahwa operasi militer hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan harus proporsional. Namun, pengakuan tanpa kebijakan konkret berisiko menjadi retorika belaka, terutama ketika stigma kekerasan masih melekat pada operasi TNI di Papua. Hal ini menguji komitmen terhadap martabat hukum dan hak asasi manusia, di mana setiap penggunaan kekuatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kolaborasi vs Dominasi Militer: Dilema Etis dalam Resolusi Konflik Papua
Pernyataan Panglima TNI membuka ruang untuk merefleksikan kembali peran militer dalam sistem keamanan nasional. Pendekatan kolaboratif yang dimaksud harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang membatasi keterlibatan TNI dalam fungsi-fungsi sipil, seperti pembangunan infrastruktur, yang seharusnya menjadi ranah pemerintah sipil. Dalam etika perang, prinsip pembedaan (distinction) mengharuskan aktor militer tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat membahayakan status netralitasnya. Lebih dari itu, keberhasilan operasi teritorial seperti pembangunan jalan atau jembatan tidak boleh disalahartikan sebagai solusi politik. Berdasarkan hukum humaniter internasional dan instrumen HAM, penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog, keadilan sosial, dan penegakan hukum yang adil.
- Prinsip ultimum remedium: kekuatan militer hanya digunakan setelah opsi damai habis
- Prinsip proporsionalitas: setiap operasi harus setara dengan ancaman dan tidak berlebihan
- Kewajiban melindungi warga sipil: operasi militer harus menghindari dampak yang tidak perlu pada masyarakat
Mengukur Komitmen Kolaborasi: Dari Supremasi Sipil hingga Penegakan HAM
Komitmen kolaborasi harus diukur dari kesediaan TNI untuk tunduk pada supremasi sipil dan mendukung penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM masa lalu di Papua. Tanpa langkah nyata, pernyataan Panglima hanya akan menjadi pengakuan kosong. Kolaborasi sejati juga membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan represif ke pendekatan holistik yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga Papua, termasuk hak atas partisipasi politik, ekonomi, dan budaya. Pendekatan holistik ini sejalan dengan konsep keamanan nasional yang tidak hanya militeristik, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.
- Supremasi sipil: militer harus berada di bawah kontrol pemerintah yang demokratis
- Penyelidikan HAM independen: membuka kasus pelanggaran masa lalu untuk memulihkan keadilan
- Resolusi konflik berbasis martabat: mengakui hak asasi warga Papua sebagai landasan penyelesaian
Apakah pernyataan Panglima TNI ini merupakan awal dari perubahan nyata dalam kebijakan Papua, atau hanya sekadar koreksi citra di tengah tekanan internasional? Bagi aktivis hukum dan pegiat HAM, pertanyaan ini menjadi ujian: sejauh mana negara bersedia menggeser pendulum dari kekerasan menuju dialog yang berkeadilan? Jika kolaborasi yang dimaksud tidak diikuti dengan penghentian operasi militer yang represif dan pembukaan ruang bagi penyelesaian politik yang inklusif, maka siklus kekerasan akan terus berulang. Sudah saatnya pendekatan holistik yang berlandaskan martabat hukum menjadi acuan utama dalam kebijakan keamanan nasional di Papua.
