Pembunuhan warga sipil oleh Kelompok Separatis Papua (OPM) kembali mencoreng martabat hukum di Bumi Cenderawasih. Insiden di Distrik Mbua yang menewaskan seorang kepala keluarga menyisakan duka mendalam, dan kini janda korban harus menjalani evakuasi udara atas perintah Panglima Komando Operasi Khusus (Pangkoops) TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto. Langkah ini, meskipun merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan sipil, secara etis mengundang pertanyaan mendasar: mengapa kehadiran negara baru terasa setelah nyawa melayang? Tindakan evakuasi kemanusiaan sejatinya harus berjalan paralel dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, agar tidak menjadi rutinitas yang justru mengaburkan akar ketidakadilan.
Evakuasi Kemanusiaan di Tengah Ketiadaan Keadilan
Brigjen TNI Riyanto, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang pemenuhan hak dasar warga untuk merasa aman, terutama bagi keluarga korban yang sedang berduka. Keputusan evakuasi udara ini patut diapresiasi sebagai wujud Bantuan Kemanusiaan dan komitmen TNI dalam menjalankan tugas perlindungan warga di Konflik Papua. Namun, dari perspektif etika perang dan hukum internasional, Evakuasi semacam ini tidak boleh dipisahkan dari kewajiban negara untuk memastikan Perlindungan Sipil yang berkelanjutan. Berikut beberapa norma yang relevan:
- Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949: Melarang pembunuhan terhadap orang yang tidak aktif dalam permusuhan. Pembunuhan warga sipil oleh OPM merupakan pelanggaran serius terhadap konvensi ini.
- Prinsip Tanggung Jawab Negara: Negara wajib melindungi warganya dari kekerasan, termasuk melalui evakuasi, namun juga harus mengadili pelaku untuk mencegah pengulangan.
- Deklarasi Universal HAM (Pasal 3 dan 12): Hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan tidak boleh diabaikan. Tindakan evakuasi hanya memenuhi hak keselamatan sesaat, bukan hak atas keadilan.
Evakuasi ini, meskipun penting, hanya menjadi respons darurat atas krisis yang terus berulang. Tanpa penuntutan hukum yang transparan terhadap pelaku pembunuhan, siklus kekerasan di Konflik Papua tidak akan terputus. Masyarakat sipil, terutama keluarga korban, berhak mendapatkan kepastian hukum sebagai bagian dari pemulihan.
Menuntut Akuntabilitas atas Kekerasan di Papua
Di balik langkah kemanusiaan Pangkoops Habema, kenyataan pahit tetap membayangi: pelaku pembunuhan belum diusut tuntas. Pernyataan Brigjen Riyanto bahwa insiden yang mendasari evakuasi “tetap harus diusut tuntas” menunjukkan kesadaran akan perlunya penegakan hukum. Namun, hingga kini belum ada laporan kemajuan penyidikan atau penangkapan terhadap anggota OPM yang bertanggung jawab. Padahal, berdasarkan prinsip no impunity dalam hukum HAM internasional, negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku pelanggaran berat. Jika TNI hanya sibuk mengevakuasi, sementara pelaku terus bebas bergerak, maka Bantuan Kemanusiaan hanya akan menjadi alat peredam amarah publik, bukan solusi struktural.
Dari sudut etika perang, pembunuhan warga sipil oleh kelompok non-state seperti OPM juga menuntut penegakan prinsip distinction yang membedakan kombatan dan non-kombatan. Tindakan evakuasi yang dilakukan TNI justru mengonfirmasi bahwa daerah konflik di Papua masih sangat rentan. Pertanyaan etis yang muncul: apakah negara cenderung menggunakan pendekatan reaktif (evakuasi) daripada preventif (dialog dan penegakan hukum) sehingga korban sipil terus berjatuhan? Aktivis hukum dan pegiat HAM perlu mendesak adanya mekanisme pengawasan independen untuk memastikan setiap insiden kekerasan terhadap sipil di Papua diinvestigasi secara profesional dan transparan.
Akhir kata, langkah evakuasi Pangkoops Habema memang semestinya diapresiasi sebagai bentuk empati negara. Namun, tanpa diiringi keadilan yang nyata, apresiasi itu hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kelam konflik Papua. Etika perang mengajarkan bahwa perlindungan sipil tidak boleh berhenti pada evakuasi belaka, melainkan harus mencakup upaya menghentikan akar kekerasan. Pertanyaan menggugah bagi aktivis hukum: sampai kapan TNI hanya akan menjadi 'tukang evakuasi' sementara pelaku pembunuhan bebas beraksi? Saatnya masyarakat sipil dan hukum berdiri bersama untuk memutus lingkaran setan impunitas di Papua.
