Opini: Membela Kedaulatan versus Menaati Hukum Humaniter: Dikotomi Palsu dalam Operasi Militer

Opini ini menantang narasi dikotomis yang sering dihadirkan dalam wacana keamanan nasional, seolah-olah terdapat pertentangan antara membela kedaulatan negara dan mematuhi hukum humaniter internasional. Penulis, seorang akademisi hukum militer, berargumen bahwa justru kepatuhan terhadap hukum humaniter—seperti prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan pencegahan penderitaan berlebihan—adalah penanda utama dari negara berdaulat yang beradab. Melanggar hukum humaniter dengan dalih 'kepentingan nasional' atau 'keadaan darurat' tidak memperkuat, melainkan justru melemahkan legitimasi moral dan hukum suatu operasi militer, serta mengikis dukungan domestik dan internasional. Opini ini secara kritis menganalisis beberapa kasus operasi di dalam negeri, menunjukkan bagaimana pembingkaian yang keliru dapat menormalisasi pelanggaran. Kesimpulannya tegas: kedaulatan dan hukum humaniter bukanlah pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari koin yang sama dalam membangun kekuatan pertahanan yang bermartabat dan legal. Menegakkan hukum di saat yang paling sulit adalah ujian sejati bagi komitmen suatu bangsa terhadap prinsip-prinsip peradaban.