Operasi militer TNI di Papua kembali menjadi sorotan tajam setelah laporan Komnas HAM mengungkap dugaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Fakta korban jiwa yang mencakup perempuan dan anak-anak bukan sekadar statistik tragis—ia menjadi bukti nyata pengabaian prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam konflik bersenjata. Di tengah klaim pemerintah bahwa tindakan ini sah demi kedaulatan, para aktivis hukum mendesak investigasi independen untuk menguji legitimasi operasi tersebut. Pertanyaannya: sejauh mana etika perang masih menjadi pedoman, atau justru dikorbankan demi keamanan semu?
Pelanggaran Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional
Dalam kerangka hukum perang, setiap operasi militer wajib mematuhi norma-norma yang melindungi warga sipil. Pasal 3 Konvensi Jenewa—yang berlaku dalam konflik non-internasional—secara eksplisit melarang kekerasan terhadap orang yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Namun, laporan Komnas HAM mengindikasikan adanya tindakan di luar prosedur yang berpotensi melanggar ketentuan ini. Beberapa norma yang dilanggar antara lain:
- Prinsip Pembedaan: Gagal membedakan antara kombatan dan non-kombatan, sehingga perempuan dan anak-anak menjadi sasaran.
- Prinsip Proporsionalitas: Penggunaan kekuatan yang tidak sebanding dengan ancaman, menyebabkan korban sipil yang tidak perlu.
- Larangan Serangan Sewenang-wenang: Tindakan yang tidak membedakan sasaran militer dan sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 51(4) Protokol Tambahan I.
Ketiadaan investigasi transparan atas dugaan ini memperkuat dugaan bahwa martabat hukum nasional dikorbankan demi stabilitas politik. Aktivis hukum menegaskan bahwa tanpa akuntabilitas, siklus pelanggaran akan terus berulang.
Implikasi Etis dan Ancaman terhadap Legitimasi Hukum Nasional
Pengabaian terhadap etika perang tidak hanya melukai korban di Papua, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia di forum internasional. Ketika negara memilih jalan represif tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, ia secara tidak langsung menolak nilai-nilai kemanusiaan universal yang diamanatkan oleh Piagam PBB dan Konvensi Jenewa. Para aktivis hukum mendesak pembentukan komisi independen untuk memeriksa setiap dugaan pelanggaran HAM dan etika perang di Papua, seraya mengingatkan bahwa keamanan nasional tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan hukum. Jika Indonesia sungguh-sungguh ingin mempertahankan legitimasi operasi militernya, kepatuhan pada prinsip proporsionalitas dan pembedaan adalah harga yang tak bisa ditawar.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar teknis operasional, melainkan ujian moral bagi negara hukum. Apakah kita rela membiarkan etika perang dikalahkan oleh dalih kedaulatan? Ataukah kita akan mengambil sikap tegas: bahwa setiap tetes darah sipil di Papua menuntut keadilan, bukan sekadar alasan keamanan? Aktivis hukum dan masyarakat sipil harus terus mendesak investigasi transparan, karena tanpa pertanggungjawaban, martabat hukum nasional hanya akan menjadi pajangan kosong di hadapan dunia.
