Operasi militer di Papua kembali menorehkan catatan kelam dalam catatan hak asasi manusia. Laporan dari lembaga swadaya masyarakat mencatat sedikitnya 12 kasus kematian warga sipil dalam satu bulan terakhir akibat kontak senjata dengan aparat keamanan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata dari dugaan pelanggaran HAM yang sistematis. Dari perspektif hukum humaniter internasional, setiap aksi militer harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa operasi di Papua seringkali menimbulkan korban di luar target militer, mengindikasikan adanya penyimpangan serius terhadap norma-norma perang.
Prinsip Hukum Humaniter yang Terluka
Hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, secara tegas melarang serangan yang tidak membedakan sasaran. Prinsip pembedaan (distinction) mengharuskan pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil. Sementara prinsip proporsionalitas (proportionality) melarang serangan yang menimbulkan kerugian tambahan pada warga sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dalam konteks operasi di Papua, sejumlah fakta menunjukkan pelanggaran terhadap kedua prinsip ini:
- Kematian warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk perempuan dan anak-anak, menandakan kegagalan dalam membedakan sasaran.
- Penggunaan kekuatan mematikan dalam situasi yang tidak memenuhi syarat ancaman langsung, melanggar prinsip proporsionalitas.
- Kurangnya investigasi transparan dan akuntabilitas atas setiap insiden, yang semakin memperparah siklus impunitas.
Pelanggaran-pelanggaran ini bukan sekadar kesalahan taktis, melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Tanggung Jawab Negara dan Ancaman Pidana Internasional
Negara memiliki kewajiban hukum untuk menyelidiki secara tuntas dan transparan setiap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatnya. Hal ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Praktisi hukum mengingatkan bahwa jika penyelidikan tidak dilakukan secara kredibel, celah tuntutan pidana internasional di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau melalui mekanisme universal yurisdiksi menjadi semakin terbuka. Martabat hukum tidak boleh dikorbankan demi stabilitas semu. Negara harus menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku, baik secara pidana maupun administratif, sebagai bentuk pemulihan keadilan bagi korban dan masyarakat Papua.
Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum: Apakah kita akan terus membiarkan operasi militer yang melanggar hukum humaniter dan HAM berlangsung tanpa pengawasan memadai? Ataukah kita, sebagai komunitas hukum, siap untuk mendorong mekanisme akuntabilitas yang sejati, termasuk melalui pengadilan internasional, demi tegaknya martabat hukum di atas kepentingan sesaat? Setiap kematian warga sipil di Papua bukanlah 'risiko operasi' yang wajar, melainkan panggilan untuk bertindak terhadap kejahatan yang terus berulang.
