Operasi Damai Cartenz yang digelar di Distrik Ilaga, Papua, kembali mencoreng martabat hukum dan etika perang setelah dua warga sipil tewas dan tiga lainnya luka-luka dalam bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Insiden ini bukan sekadar kecelakaan tak terduga, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Saksi mata melaporkan bahwa korban sedang beraktivitas di ladang saat terkena tembakan—sebuah situasi yang secara jelas menempatkan mereka sebagai non-kombatan yang dilindungi hukum. Ironi nomenklatur 'operasi damai' pun terungkap ketika fakta di lapangan justru menghadirkan kekerasan yang tidak proporsional, memicu pertanyaan mendalam tentang kepatuhan aparat terhadap standar perlindungan warga sipil di tengah konflik bersenjata di Papua.
Pelanggaran Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas: Bukti Kegagalan Aparat
Dalam kerangka HHI, setiap serangan yang tidak membedakan kombatan dan warga sipil merupakan pelanggaran berat. Peristiwa di Ilaga memperlihatkan indikasi kuat bahwa aparat keamanan telah mengabaikan kewajiban hukum untuk melindungi warga yang tidak terlibat permusuhan. Korban yang sedang berkebun di ladang adalah warga sipil yang semestinya tidak menjadi sasaran. Norma-norma yang terindikasi dilanggar antara lain:
- Prinsip Pembedaan (Pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949): Serangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan dan objek militer. Warga sipil yang sedang berkebun jelas bukan target yang sah.
- Prinsip Proporsionalitas (Pasal 51(5)(b)): Melarang serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer langsung. Dalam kasus ini, kerugian jiwa warga sipil sangat nyata sementara keuntungan militer diragukan.
- Prinsip Kehati-hatian (Pasal 57): Mengharuskan pihak penyerang mengambil semua tindakan pencegahan yang layak untuk menghindari korban sipil, misalnya peringatan evakuasi atau pengamanan area sekitar ladang.
Desakan pembentukan tim investigasi bersama yang melibatkan TNI, Polri, dan Komnas HAM menjadi langkah krusial untuk menguji apakah operasi ini telah mematuhi standar hukum internasional. Tanpa transparansi, dugaan pelanggaran berat akan terus membayangi kredibilitas negara di hadapan komunitas global. Konflik bersenjata di Papua tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan yang dijamin oleh Konvensi Jenewa dan HHI.
Dilema Nomenklatur 'Damai' dan Realitas Kekerasan di Papua
Nama Operasi Damai Cartenz menyiratkan pendekatan dialog dan non-kekerasan, namun realitas di lapangan justru menampilkan penggunaan kekuatan bersenjata yang berujung pada korban sipil. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan etis mendalam: apakah penamaan 'damai' hanya sekadar retorika untuk menutupi praktik represif? Dalam etika perang, penggunaan kekuatan harus selalu diiringi upaya maksimal untuk melindungi warga sipil. Kegagalan melindungi warga yang tidak terlibat adalah kegagalan moral sekaligus hukum. Aktivis hukum harus membaca peristiwa ini sebagai alarm bahwa pendekatan keamanan yang mengabaikan HHI justru memperparah siklus kekerasan dan melanggengkan impunitas.
Pertanyaan etis yang menggugah: Di manakah letak martabat hukum ketika warga sipil yang tengah mencari nafkah di ladang justru menjadi korban dari operasi yang mengklaim membawa perdamaian? Apakah aparat keamanan masih dapat dipercaya untuk menegakkan hukum jika mereka sendiri melanggar norma-norma dasar yang melindungi warga sipil? Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, setiap operasi yang mengatasnamakan kedamaian hanya akan menjadi ironi tragis yang mengubur asas keadilan di Papua.
