Kecaman Kelompok Tujuh (G7) terhadap serangan Houthi di Yaman kepada Arab Saudi bukanlah sekadar pernyataan politik, melainkan dokumen normatif yang membawa implikasi serius dalam ranah hukum internasional. Serangan yang menargetkan infrastruktur sipil dan kawasan permukiman di Arab Saudi secara terang-terangan melanggar prinsip kedaulatan negara dan hukum humaniter internasional, khususnya Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang melarang serangan terhadap objek sipil. G7 menyerukan penghentian semua aksi militer, namun seruan ini menggantung pada pertanyaan mendasar: akankah norma hukum ditegakkan secara konsisten di tengah pusaran kepentingan geopolitik?
Tanggung Jawab Negara dan Pelanggaran Non-Intervensi
Tuduhan G7 terhadap Iran terkait persenjataan dan dukungan logistik kepada Houthi menyentuh doktrin state responsibility dalam hukum internasional. Jika terbukti, Iran dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan entitas non-negara yang didukungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal Tanggung Jawab Negara (ARSIWA). Beberapa pelanggaran yang mengemuka meliputi:
- Pelanggaran prinsip non-intervensi (Pasal 2(4) Piagam PBB) yang melarang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
- Pelanggaran embargo senjata Dewan Keamanan PBB (Resolusi 2216/2015) yang secara spesifik melarang pasokan senjata ke kelompok Houthi di tengah Konflik Yaman.
- Pelanggaran hukum humaniter akibat serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur vital, yang merupakan kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma.
Namun, efektivitas kecaman ini dipertanyakan karena kebuntuan kronis di Dewan Keamanan PBB. Hak veto negara-negara besar kerap menghalangi resolusi yang mengikat, menjadikan Konflik Yaman sebagai laboratorium impunitas. Tanpa mekanisme penegakan yang kuat, seruan moral G7 hanya menjadi gertak tanpa gigi.
Standar Ganda dan Etika Penegakan Hukum
Pernyataan G7, meski kuat secara moral, memunculkan pertanyaan etis mendasar tentang konsistensi penerapan hukum internasional. Kritik tajam perlu diarahkan pada standar ganda yang kerap terjadi:
- Pelanggaran oleh sekutu G7 di kawasan lain (misalnya, serangan koalisi pimpinan Saudi di Yaman yang menargetkan rumah sakit) jarang mendapat respon hukum setara.
- Selektivitas dalam penunjukan pelaku — fokus hanya pada Houthi dan Iran, sementara pelanggaran sistematis oleh pihak lain dalam Konflik Yaman sering diabaikan.
- Ketimpangan kekuatan hukum di mana negara kuat dapat memveto tindakan Dewan Keamanan PBB, sementara negara lemah harus tunduk pada sanksi unilateral.
Etika global dalam penegakan hukum perang menuntut konsistensi, bukan kepentingan geopolitik selektif. Tanpa itu, segala kecaman hanya akan dilihat sebagai alat politik untuk menekan lawan, bukan sebagai penegakan prinsip hukum yang menjaga martabat kemanusiaan. Hukum internasional bukanlah batu ujian yang lentur; ia membutuhkan komitmen setara dari semua pihak, terutama negara-negara yang mengklaim sebagai penjaga ketertiban dunia.
Sebagai aktivis hukum, kita harus bertanya: Apakah kecaman G7 akan berujung pada sanksi konkret terhadap Iran dan Houthi di Dewan Keamanan PBB, atau hanya menjadi retorika yang memperdalam krisis kepercayaan terhadap sistem multilateral? Hingga ada mekanisme penegakan yang bebas dari kepentingan, seruan terhadap hukum internasional hanya akan menjadi hiasan di panggung politik — bukan senjata untuk melindungi warga sipil yang menjadi korban Konflik Yaman.
