Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menorehkan putusan bersejarah dengan membatalkan Pasal 240 dan 241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Keputusan ini bukan sekadar kemenangan teknis yuridis, melainkan sebuah restorasi martabat hukum yang selama ini tercederai oleh watak represif norma pidana. MK secara gamblang menegaskan bahwa lembaga negara adalah subyek hukum tanpa rasa, sehingga mustahil merasa terhina—sebuah argumen yang sekaligus mengkritik mentalitas kekuasaan yang gemar menggunakan hukum sebagai tameng dari evaluasi publik. Putusan ini menghentikan mata rantai panjang kriminalisasi pendapat yang telah mengancam kebebasan berekspresi warga dan menghambat kontrol sosial terhadap penyelenggara negara.
Restorasi Martabat Hukum di Atas Represi Kekuasaan
Dimensi etika dari putusan ini terletak pada penegasan bahwa kehormatan sebuah lembaga publik harus dijaga melalui kinerja dan akuntabilitas nyata, bukan dengan ancaman pemidanaan. MK secara implisit mengingatkan bahwa norma pidana yang multi-tafsir dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik telah melanggar hak asasi yang dijamin konstitusi. Pasal karet seperti 240 dan 241 menciptakan chilling effect yang membekukan ruang kritik, padahal kritik merupakan denyut nadi demokrasi. Dalam konteks etika perang gagasan, setiap warga negara berhak melontarkan kritik tanpa takut dibungkam oleh pasal yang samar. Putusan ini memutus rantai panjang represi hukum yang telah lama menghantui aktivis, jurnalis, dan akademisi.
Implikasi Konstitusional: Kebebasan Berekspresi sebagai Fondasi Demokrasi
Implikasi hukum putusan ini sangat dalam karena menempatkan Hak Konstitusional untuk bersuara di atas kepentingan subyektif kekuasaan. MK menegaskan bahwa lembaga negara bukanlah entitas yang bisa dihina dalam arti pidana, sehingga pasal tersebut kehilangan landasan filosofis dan yuridis. Putusan ini menjadi preseden penting untuk menguji pasal-pasal bermasalah lainnya dalam KUHP baru, dan menjadi fondasi bagi penegakan hukum yang lebih beradab. Beberapa poin krusial yang perlu dicatat dari putusan ini:
- Lembaga negara sebagai subyek tanpa rasa: MK menyatakan bahwa lembaga negara tidak memiliki perasaan seperti manusia, sehingga mustahil menjadi korban penghinaan. Ini menghancurkan dalih bahwa kritik terhadap institusi publik setara dengan pencemaran nama baik.
- Ancaman chilling effect terhadap kebebasan berekspresi: Pasal multi-tafsir seperti ini secara nyata membatasi ruang kritik publik. Warga takut bersuara karena ancaman pidana, yang berujung pada pengerdilan demokrasi.
- Preseden bagi KUHP baru: Putusan ini membuka jalan untuk menguji pasal-pasal karet lainnya yang masih tersisa dalam KUHP baru, seperti pasal tentang ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang kerap disalahgunakan.
Namun, patut dipertanyakan: apakah institusi penegak hukum akan serta-merta menyesuaikan praktiknya dengan semangat putusan ini? Ataukah masih ada resistensi diam-diam berupa kriminalisasi melalui pasal lain yang serupa? Aktivis hukum dan pegiat hak asasi manusia harus terus mengawal implementasi putusan ini agar benar-benar menjadi kenyataan di lapangan. Pertanyaan etis yang menggugah adalah: jika hukum kini telah dikoreksi, akankah mentalitas kekuasaan yang represif ikut berubah? Atau justru akan mencari celah baru dalam undang-undang? Keberanian MK perlu disambut dengan kesadaran kritis bahwa hukum bukanlah alat kekuasaan, melainkan instrumen keadilan yang menjunjung tinggi martabat warga negara sebagai subyek hukum yang setara.
