Prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional kembali menjadi sorotan tajam ketika diterapkan dalam serangan udara di zona konflik perbatasan. Alih-alih berfungsi sebagai tameng perlindungan bagi warga sipil, prinsip ini justru sering direduksi menjadi alat justifikasi sepihak yang mengaburkan tanggung jawab negara atas korban sipil. Ketiadaan investigasi independen dan transparan pasca-serangan menunjukkan bahwa norma hukum yang mengatur penggunaan kekuatan mematikan sengaja dilanggar demi narasi militer yang sempit. Praktik ini tidak hanya melanggar semangat Konvensi Jenewa, tetapi juga mengkhianati prinsip kemanusiaan yang menjadi fondasi hukum perang. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat, prinsip proporsionalitas kehilangan esensinya sebagai pelindung nyawa warga sipil dan berubah menjadi instrumen legitimasi kekerasan.
Subjektivitas Penilaian Proporsionalitas: Celah Impunitas yang Terstruktur
Penilaian apakah kerusakan terhadap warga sipil dianggap “berlebihan” dibandingkan keuntungan militer konkret sangat bergantung pada interpretasi subjektif komandan lapangan. Dalam praktiknya, ketiadaan standar obyektif membuka ruang bagi penyimpangan sistematis yang terstruktur. Beberapa pola pelanggaran yang teridentifikasi di zona konflik perbatasan meliputi:
- Minimnya dokumentasi pra-serangan yang memadai untuk membuktikan upaya meminimalkan risiko sipil, sehingga klaim proporsionalitas hanya menjadi pernyataan sepihak tanpa dasar verifikasi.
- Ketiadaan mekanisme verifikasi independen atas target militer yang diklaim, mengakibatkan serangan udara sering mengenai infrastruktur sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan pemukiman warga.
- Pelaporan sepihak yang hanya menyoroti keberhasilan menetralisir ancaman militer, sementara korban sipil diabaikan atau diremehkan dalam statistik resmi negara.
Praktik ini secara nyata melanggar Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang melarang serangan dengan kerusakan sipil berlebihan. Lebih dari itu, tindakan ini mencederai prinsip kemanusiaan yang menjadi fondasi hukum humaniter. Tanpa peninjauan ulang yang jujur dan independen, prinsip proporsionalitas kehilangan esensinya sebagai pelindung nyawa warga sipil dan berubah menjadi alat legitimasi kekerasan yang tak terkendali.
Akuntabilitas sebagai Pilar Martabat Hukum dalam Peperangan Modern
Martabat hukum dalam peperangan modern tidak bisa dipisahkan dari kemauan politik untuk menegakkan akuntabilitas. Dalam banyak insiden serangan udara di perbatasan, investigasi internal militer cenderung membela diri tanpa melibatkan lembaga independen. Akibatnya, korban sipil menjadi angka statistik yang diabaikan, dan pelaku pelanggaran lolos dari jerat hukum. Negara yang mengaku menghormati hukum humaniter wajib mengadopsi langkah-langkah konkret berikut:
- Mengadopsi sistem pemantauan dan pelaporan yang transparan untuk setiap operasi yang berpotensi menimbulkan korban sipil, termasuk akses bagi organisasi kemanusiaan internasional untuk melakukan verifikasi independen.
- Menyediakan mekanisme kompensasi dan pengakuan resmi bagi keluarga korban yang terdampak serangan udara tidak proporsional, sebagai bentuk restitusi atas kerugian yang diderita.
- Melakukan penuntutan pidana bagi komandan yang secara lalai atau ceroboh melanggar prinsip proporsionalitas, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban komando dalam Statuta Roma.
Ketiga langkah ini bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan ujian moral bagi negara yang mengklaim berperang secara etis. Tanpa akuntabilitas yang tegas, prinsip proporsionalitas hanya akan menjadi tameng bagi impunitas, dan hukum humaniter akan kehilangan martabatnya sebagai pelindung warga sipil. Pertanyaan etis yang menggema bagi para aktivis hukum: Apakah kita akan terus membiarkan prinsip proporsionalitas dikorupsi menjadi justifikasi atas kematian warga sipil yang tak berdosa? Saatnya menuntut investigasi independen dan penegakan hukum yang berkeadilan, karena setiap korban sipil adalah bukti kegagalan sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.
