Mendesak Agenda Demiliterisasi Pengelolaan SDA di Indonesia

Artikel opini yang mendesak agenda demiliterisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menyoroti keterlibatan aparat militer dalam sektor ekonomi dan pengelolaan alam yang berpotensi melanggar prinsip hukum dan etika. Militerisasi SDA dapat mengaburkan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara dan menciptakan konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan institusi. Pengelolaan SDA oleh militer juga berisiko mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial dan pelanggaran HAM. Dalam perspektif hukum, demiliterisasi diperlukan untuk menjaga martabat hukum dan prinsip tata kelola yang demokratis, di mana pengelolaan sumber publik harus berada di bawah kontrol sipil yang terbuka. Agenda ini relevan dengan etika perang karena mengingatkan bahwa fungsi militer harus tetap dalam domain pertahanan dan keamanan, bukan ekonomi, untuk menjaga integritas institusi dan menghormati hukum nasional serta internasional.