Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 25/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban absolut untuk melindungi warga sipil dalam setiap operasi keamanan, termasuk di wilayah konflik Papua. Putusan ini merupakan respons terhadap gugatan sejumlah aktivis HAM yang menyoal dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dalam operasi TNI-Polri di Papua. MK menilai bahwa prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum perang harus dijunjung tinggi, dan setiap tindakan militer harus tunduk pada pengawasan hukum yang ketat. Keputusan ini menjadi preseden penting bagi penegakan martabat hukum di Indonesia, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran HAM dalam konteks konflik bersenjata tidak akan ditoleransi. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah putusan ini cukup untuk menghentikan siklus kekerasan terhadap perlindungan sipil di Papua?
Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas sebagai Landasan Etis
Putusan MK secara eksplisit merujuk pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, khususnya Pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur kewajiban membedakan antara kombatan dan warga sipil serta larangan serangan yang tidak proporsional. Dalam Papua, di mana status konflik kerap diperdebatkan, MK menegaskan bahwa kewajiban perlindungan tidak boleh dikurangi dengan alasan operasi keamanan. Aktivis hukum menyambut positif putusan ini, namun mendesak agar implementasinya segera diwujudkan dalam bentuk revisi protokol keamanan di Papua. Beberapa pasal kunci yang menjadi sorotan:
- Kewajiban negara untuk melakukan investigasi independen setiap dugaan pelanggaran HAM
- Larangan penggunaan kekuatan berlebihan dalam operasi kontra-insurjensi
- Kewajiban memberikan akses penuh kepada organisasi kemanusiaan untuk memonitor kondisi warga sipil
Implementasi sebagai Ujian Martabat Hukum
Tanpa perubahan nyata dalam prosedur operasi standar (SOP) aparat keamanan, putusan MK hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa dampak etis. Aktivis hukum di Papua mencatat bahwa masih banyak laporan tentang penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, dan bahkan kekerasan seksual yang menimpa warga sipil dalam operasi militer. Implementasi putusan ini mensyaratkan pengawasan ketat oleh lembaga independen dan pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Lebih jauh, negara harus mengakui bahwa konflik Papua memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Refleksi etis di sini: jika negara gagal melindungi warga sipil di wilayah konflik, maka legitimasi hukum dan moral pemerintah di hadapan hukum internasional akan runtuh.
Putusan MK memberikan harapan, tetapi juga membuka ruang kritis bagi para aktivis hukum: bagaimana kita memastikan bahwa prinsip hukum humaniter tidak hanya menjadi hiasan di atas kertas, melainkan menjadi tameng nyata bagi jiwa-jiwa yang terancam di hutan-hutan Papua? Jika eskalasi kekerasan terus berlanjut tanpa akuntabilitas, maka martabat hukum yang ditegakkan MK hanyalah ilusi. Saatnya aktivis hukum dan masyarakat sipil bergerak bersama untuk menuntut transparansi, pengawasan publik, dan komitmen negara yang terukur dalam melindungi setiap warga sipil tanpa diskriminasi. Pertanyaan etis terakhir menggantung: apakah negara bersedia menempatkan nyawa warga sipil di atas ambisi keamanan semu?
