Tuduhan penggunaan drone bersenjata oleh TNI di perbatasan RI-Papua Nugini kembali menguji komitmen Indonesia terhadap etika perang dan hukum humaniter internasional. Laporan organisasi internasional menyebutkan serangan yang menewaskan 12 orang, termasuk anak-anak, sebagai buntut operasi yang diduga mengabaikan prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Mabes TNI membantah keras, menyatakan drone hanya untuk pengintaian. Namun, bukti citra satelit yang beredar memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara dapat menyembunyikan praktik pembunuhan di balik operasi kontra-separatis? Jika tuduhan ini benar, Indonesia tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengkhianati martabat hukum yang seharusnya dijunjung dalam setiap kebijakan keamanan nasional.
Pelanggaran Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas
Hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949, secara tegas mengatur bahwa setiap serangan militer harus membedakan antara kombatan dan warga sipil. Prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas (proportionality) adalah pilar etika perang modern. Dalam kasus perbatasan ini, penggunaan drone untuk serangan yang menewaskan anak-anak menunjukan kegagalan serius dalam meneraapkan prinsip tersebut. Berikut adalah norma-norma yang diduga dilanggar:
- Pasal 48 Konvensi Jenewa I: Kewajiban untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara benda sipil dan militer.
- Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I: Melarang serangan yang tidak proporsional, yaitu serangan yang menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi penduduk sipil dibanding dengan keuntungan militer yang diharapkan.
- Statuta Roma 1998 Pasal 8(2)(b)(iv):Menetapkan serangan yang secara sengaja menargetkan penduduk sipil sebagai kejematan perang yang dapat diadili Mahkamah Pidana Internasional.
Jika bukti citra satelit yang menunjukan ada serangan di daerah padat penduduk tidak bisa dijelaskan secara hukum, maka TNI harus membuka proses pengambilan keputusan operasional secara transparan. Bantahan tanpa klarifikasi teknis justru memperkuat kecurigaan bahwa telah terjadi pelanggaran etik perang.
Bantahan Tanpa Klarifikasi –Ancaman Mahkamah Pidana Internasional?/2>
Mabes TNI menegaskan bahwa semua operasi di perbatasan hanya menggunkan drone intai. Namun, dalam sistem hukum internasional, negara terbukti bersalah jika gagal melakukan penyelidikan yang kredibel atas dugaan pelanggaran serius. Pasal 90 Protokol Tambahan I menginsti-tusikan Komisi Penyelidikan Internasional yang dapat diaktifkan jika ada tuduhan kekejaman. Jika Indonesia tidak memberikan akses terhadap bukti operasional, komunitas internasional dapat memanggil Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan pembunuhan warga sipil. Ini bukan sekadar soal reputasi, melainkan soal pertanggungjawaban hukum negara dalam konflik bersenjata.
Pertanyaan etis yang menggugah: Di mana letak martabat hukum jika negara lebih memilih membantah tanpa bukti ketimbang mengakui kegagalan dan memperbaiki prosedur operasi? Aktivis hukum dan masyarakat sipil harus menekan pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen yang melibatkan pakar hukum humaniter. Tanpa itu, tuduhan drone pembunuh akan terus menghantui kredibilitas Indonesia di mata dunia.
