Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) kembali menjadi sorotan tajam di kalangan aktivis hukum dan organisasi masyarakat sipil. Pasal-pasal yang memberikan Kewenangan Luar Biasa kepada negara untuk menetapkan status 'keadaan tertentu' dan melakukan tindakan pencegahan dinilai berpotensi merusak tatanan Supremasi Hukum yang selama ini diperjuangkan. Dalam kerangka etika perang dan martabat hukum, setiap kekuasaan yang tidak terukur dan tidak diawasi secara demokratis selalu menjadi ancaman serius. Prinsip proporsionalitas dan legalitas yang menjadi fondasi hukum administrasi, serta kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia, terancam terkikis jika RUU ini disahkan tanpa revisi mendasar.
Norma Hukum yang Terancam: Antara Keamanan dan Represi
Kekhawatiran utama terhadap RUU Kamnas bukan sekadar pada substansi pasal, melainkan pada absennya jaminan perlindungan hak konstitusional. Dokumen draf yang beredar menunjukkan bahwa kewenangan eksekutif untuk mengambil tindakan luar biasa justru diperluas tanpa diimbangi oleh Pengawasan Demokratis yang ketat. Beberapa pelanggaran prinsip fundamental yang teridentifikasi dalam RUU ini meliputi:
- Pelanggaran terhadap Asas Legalitas: Kewenangan yang didefinisikan secara samar membuka celah bagi eksekutif untuk bertindak di luar batas hukum, tanpa ketentuan yang jelas mengenai durasi dan mekanisme pembatalan.
- Lemahnya Checks and Balances: Peran parlemen dan peradilan dalam mengawasi tindakan keamanan negara hanya diatur secara minimal, sehingga rawan disalahgunakan untuk menekan oposisi politik atau mengkriminalisasi kritik sosial.
- Ancaman Terhadap HAM: Tindakan pencegahan yang diizinkan seperti penangkapan tanpa proses hukum formal dan pembatasan kebebasan berekspresi langsung bertentangan dengan Pasal 28 dan 28J Undang-Undang Dasar 1945, serta Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
- Ketiadaan Jaminan Proporsionalitas: Setiap langkah keamanan yang diambil harus bersifat sementara dan terbatas, namun draf RUU justru memberikan kekuasaan penuh pada eksekutif untuk menentukan kapan dan bagaimana 'keadaan tertentu' diberlakukan.
Ketika negara memiliki Kewenangan Luar Biasa tanpa kerangka etika yang kokoh, Keamanan Nasional yang seharusnya melindungi rakyat justru berubah menjadi alat represif. Sejarah hukum internasional telah menunjukkan bahwa negara-negara yang mengesahkan undang-undang keamanan nasional tanpa mekanisme pengawasan demokratis kerap berakhir pada pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia. Doktrin etika perang menegaskan bahwa kekuatan yang digunakan untuk menjaga keamanan harus tetap menghormati martabat hukum, bukan sebaliknya.
Uji Komitmen Terhadap Supremasi Hukum dan Demokrasi
Debat tentang RUU Kamnas adalah ujian nyata bagi komitmen Indonesia terhadap Supremasi Hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Fondasi paling kuat dari Keamanan Nasional bukanlah pada kekuasaan absolut negara, melainkan pada perlindungan yang kokoh terhadap hak-hak dasar warga negara dan proses hukum yang transparan. Tanpa jaminan akuntabilitas yang diikat oleh norma hukum internasional, UU ini berisiko menciptakan ketidakamanan hukum bagi rakyat dan merusak legitimasi institusi negara. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia membutuhkan regulasi keamanan nasional, tetapi apakah proses legislasi ini akan dijalani dengan menghormati martabat hukum atau justru menempuh jalan otoritarianisme yang mengabaikan hak dan kebebasan mendasar.
Pada akhirnya, aktivis hukum memiliki tanggung jawab untuk mendorong revisi substansial terhadap RUU Kamnas. Setiap pasal yang melebar tanpa batas harus diawasi secara ketat oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk meninjau kembali keputusan eksekutif. Tanpa itu, kedaulatan hukum hanya akan menjadi topeng yang menutupi praktik represif. Mari kita ingat bahwa keamanan sejati lahir dari penghormatan terhadap hukum dan martabat manusia, bukan dari ketundukan buta terhadap kekuasaan.
