Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru saja mengungkap bukti baru yang menambah daftar panjang dugaan pelanggaran etika dalam operasi militer di Nduga, Papua Pegunungan. Temuan ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan bukti konkret adanya penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi sistematis terhadap warga sipil, dan hambatan akses kemanusiaan yang secara terang-terangan melanggar prinsip dasar hukum humaniter. Ketua Komnas HAM menegaskan bahwa setiap operasi militer harus tunduk pada prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan kebutuhan militer—sebuah pengingat bahwa negara tidak boleh menggunakan kekerasan di luar kerangka hukum yang mengikat.
Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter
Dalam keterangannya, Komnas HAM merinci sejumlah modus pelanggaran yang teridentifikasi di lapangan. Praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi keamanan. Lebih dari itu, intimidasi terhadap warga sipil dan penghambatan akses bantuan kemanusiaan merupakan bentuk perang yang tidak etis dan merendahkan martabat hukum. Beberapa norma yang dilanggar antara lain:
- Prinsip proporsionalitas – penggunaan kekuatan militer yang tidak sebanding dengan ancaman nyata, sehingga menimbulkan dampak berlebihan terhadap penduduk sipil.
- Prinsip kemanusiaan – tindakan yang menyebabkan penderitaan tidak perlu dan menghalangi bantuan kemanusiaan yang seharusnya tidak terhalangi.
- Prinsip kebutuhan militer – tindakan yang tidak didasarkan pada keperluan militer yang sah, melainkan lebih bersifat represif dan politis.
- Konvensi Jenewa 1949 – khususnya Pasal 3 yang mengatur perlindungan warga sipil dan larangan tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang berkonflik.
Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan operasi militer di Nduga. TNI seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, justru kini dihadapkan pada tuduhan pelanggaran yang mengancam legitimasi operasinya.
Stasiun Kemanusiaan: Antara Kontrol dan Perlindungan
Salah satu temuan paling mencolok dari Komnas HAM adalah praktik 'stasiun kemanusiaan' yang diduga digunakan sebagai alat kontrol terhadap distribusi bantuan, bukan sebagai pelindung warga sipil. Ironisnya, institusi yang seharusnya menjamin hak atas kehidupan dan kesehatan justru menjadi instrumen yang membatasi akses kemanusiaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis mendasar: apakah negara masih menjunjung tinggi martabat hukum ketika perlindungan terhadap warga sipil menjadi sekadar retorika? Praktik semacam ini tidak hanya melanggar etika militer, tetapi juga mengkhianati semangat hukum humaniter yang menempatkan keselamatan sipil sebagai prioritas tertinggi.
Komnas HAM merekomendasikan audit menyeluruh terhadap standar operasi TNI dan pemberian sanksi tegas bagi prajurit yang terbukti melanggar. Para aktivis hukum menyambut baik langkah ini dan mendesak DPR membentuk panitia khusus untuk mengawal penyelesaian pelanggaran berat di Papua. Namun, audit internal tanpa pengawasan publik yang memadai hanya akan menjadi formalitas belaka.
Di tengah temuan ini, kita harus bertanya: apakah operasi militer di Nduga masih bisa disebut sah secara etika? Ataukah kita telah menyaksikan pembiaran sistematis terhadap pelanggaran HAM atas nama keamanan nasional? Aktivis hukum memiliki tanggung jawab moral untuk tidak diam. Sudah saatnya kita menuntut tidak sekadar audit prosedural, melainkan transformasi paradigma dalam pendekatan keamanan di Papua—sebuah pendekatan yang benar-benar menempatkan hak asasi manusia dan martabat hukum di atas segalanya.
