Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini merilis laporan awal investigasi terkait operasi militer di Papua yang berlangsung sejak awal 2026. Temuan awal menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran berat, seperti penembakan warga sipil dan penyiksaan tahanan. Laporan ini menjadi pukulan telak bagi klaim pemerintah yang selama ini menyebut operasi bersih dari pelanggaran. Dalam perspektif hukum internasional, setiap penggunaan kekuatan militer di daerah konflik harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan pembedaan—dua pilar utama dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya mencederai martabat hukum, tetapi juga mengancam legitimasi negara di mata komunitas global.
Pelanggaran Berat dalam Operasi Militer: Perspektif Etika Perang
Temuan Komnas HAM mengungkap adanya pelanggaran sistematis, termasuk penembakan terhadap warga sipil yang tidak terlibat konflik dan penyiksaan terhadap tahanan. Dalam etika perang, tindakan semacam ini melanggar prinsip dasar yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan. Beberapa norma yang dilanggar antara lain:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Wajib membedakan antara kombatan dan non-kombatan; warga sipil tidak boleh menjadi sasaran langsung.
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Serangan militer harus proporsional dengan ancaman; kerugian sipil yang berlebihan dilarang.
- Prinsip Kemanusiaan (Humanity): Larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 umum Konvensi Jenewa.
Pelanggaran-pelanggaran ini bukan sekadar kesalahan taktis, melainkan tindakan yang melanggar martabat hukum dan keadilan. Aktivis hukum menilai bahwa impunitas terhadap pelaku akan memperburuk siklus kekerasan di Papua dan melemahkan upaya perdamaian.
Kewajiban Penegakan Hukum dan Implikasi Etis
Pemerintah kini dihadapkan pada kewajiban untuk membawa para pelaku ke pengadilan militer atau pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran berat seperti pembunuhan dan penyiksaan dapat diadili di pengadilan HAM ad hoc. Jika tidak ditindaklanjuti, impunitas akan terus mengikis kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan melemahkan upaya perdamaian di tanah Papua. Dari perspektif etis, diamnya negara terhadap pelanggaran ini sama saja dengan merendahkan martabat hukum dan mengabaikan hak-hak korban. Aktivis hukum mendesak agar hasil investigasi segera ditindaklanjuti demi rehabilitasi korban dan penegakan martabat hukum.
Analisis kritis ini mengangkat pertanyaan etis yang menggugah: Ketika negara menggunakan kekuatan militer dalam operasi di Papua, apakah benar-benar ada mekanisme pengawasan yang efektif? Ataukah justru terjadi pembiaran sistematis yang mencederai martabat hukum? Bagi aktivis hukum, temuan Komnas HAM bukanlah akhir dari perdebatan, melainkan panggilan untuk bertindak—menuntut akuntabilitas, memastikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum yang berkeadilan.
