Komnas HAM Desak KKB Hentikan Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua, Tegaskan Prinsip Kemanusiaan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara tegas mendesak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua untuk menghentikan seluruh bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Seruan ini muncul pasca penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada 9 September 2026, yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik di bidang pertanian dan peternakan. Komnas HAM menegaskan bahwa dalam situasi konflik bersenjata sekalipun, prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat permusuhan wajib dijunjung tinggi. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menekankan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar (supreme right) dan tidak dapat dikurangi, bahkan dalam keadaan konflik bersenjata. Status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak serta-merta menghilangkan kedudukan korban sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan. Tuduhan keterlibatan intelijen, tanpa didasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sama sekali tidak dapat dijadikan pembenaran hukum untuk merampas nyawa seseorang. Dari perspektif hukum humaniter internasional, peristiwa ini menyentuh prinsip dasar pembedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil, serta prinsip pencegahan penderitaan yang tidak perlu. Komnas HAM juga mengingatkan aparat penegak hukum, dalam proses pengusutan dan pengamanan, untuk tetap memastikan keselamatan masyarakat dan tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan. Ini adalah ujian martabat hukum nasional: apakah negara mampu menjamin hak hidup sekaligus menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran norma kemanusiaan, tanpa terjerumus pada lingkaran balas dendam yang mengabaikan etika perang.