Pengadilan HAM di Indonesia, sebagai instrumen penegakan hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi korban pelanggaran berat, justru mencatat sejarah kelam: belum pernah satu pun vonis dijatuhkan atas kasus kejahatan perang yang melukai martabat kemanusiaan. Pelanggaran sistematis di Timor Timur dan tragedi berdarah Tanjung Priok hanyalah dua dari sekian banyak peristiwa yang menggugat rasa keadilan, namun proses hukum seolah berhenti di tengah jalan. Keputusan politik, bukan pertimbangan hukum dan etika perang, kerap menjadi panglima yang menghentikan langkah penuntutan. Akibatnya, budaya impunitas tumbuh subur, dan norma-norma hukum internasional seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma seakan menjadi pajangan tanpa daya.
Hambatan Politik dan Impunitas Sistematis
Kegagalan penuntutan di pengadilan HAM bukan semata-mata karena lemahnya bukti, melainkan lebih karena intervensi kekuasaan yang mengebiri independensi peradilan. Rezim hukum saat ini belum cukup kuat untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang berkonteks konflik bersenjata, karena banyak pelaku justru berada di lingkaran elit yang dilindungi kepentingan politik. Etika perang yang menuntut pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan pengusiran paksa diabaikan. Dalam konteks refleksi, kita harus mengakui bahwa:
- Penundaan proses hukum sering kali dijadikan alat politik untuk meredam tuntutan keadilan.
- Norma hukum internasional seperti Pasal 8 Statuta Roma tentang kejahatan perang belum diadopsi secara penuh dalam hukum nasional.
- Ketiadaan mekanisme kompensasi bagi korban memperparah luka traumatis yang tak kunjung sembuh.
Reformasi Hukum demi Martabat HAM
Untuk memperkuat martabat hukum, Indonesia tidak punya pilihan lain selain melakukan reformasi yang menempatkan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Langkah ini harus dimulai dengan pembentukan peradilan yang benar-benar independen dari tekanan politik, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan transisional yang mengakomodasi pengakuan, kompensasi, dan jaminan non-repetisi. Aktivis hukum dan praktisi peradilan memiliki tanggung jawab moral untuk mendesak pemerintah agar meratifikasi Statuta Roma dan mengintegrasikan definisi kejahatan perang secara tegas dalam hukum pidana Indonesia. Tanpa itu, setiap refleksi tentang penuntutan akan tetap menjadi angan-angan belaka.
Di tengah budaya impunitas yang membudaya, pertanyaan etis menggema: sampai kapan aktivis hukum rela melihat keadilan dikorbankan demi stabilitas semu? Refleksi terhadap kejahatan perang di masa lalu bukanlah sekadar catatan sejarah, melainkan panggilan untuk bertindak. Hanya dengan mendesak pengadilan HAM yang berani menjatuhkan vonis atas pelanggaran berat, martabat hukum bangsa ini dapat ditegakkan. Impunitas harus diakhiri, atau kita semua menjadi bagian dari pengkhianatan terhadap korban dan nilai-nilai kemanusiaan.
