Kajian empiris terbaru dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membuka luka lama yang tak kunjung sembuh: kurang dari lima persen dugaan pelanggaran hukum humaniter di Papua mencapai proses penuntutan hukum yang akuntabel. Angka ini bukan sekadar statistik—ia adalah bukti nyata bahwa impunitas telah menjadi kebijakan tak tertulis dalam penanganan konflik bersenjata di Indonesia. Dari perspektif etika perang, setiap pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa adalah noda yang mengikis fondasi kemanusiaan. Namun, ketika sistem hukum gagal menindaklanjuti pelaporan kejahatan, maka institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru berubah menjadi pelindung pelaku kekerasan.
Kegagalan Penuntutan: Ironi Kewajiban Hukum Internasional
ICJR mengidentifikasi bahwa rendahnya penuntutan hukum bukan sekadar soal keterbatasan teknis di medan konflik—seperti akses terbatas, saksi yang takut, atau minimnya forensik. Lebih fundamental dari itu, ada ketiadaan political will untuk menegakkan hukum humaniter secara konsisten terhadap semua pihak. Dalam kerangka hukum internasional, Pasal 146 Konvensi Jenewa IV mewajibkan setiap negara untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan perang. Namun, kenyataan di Papua menunjukkan bahwa kewajiban ini dikhianati oleh kepentingan pragmatis yang mengorbankan prinsip rule of law.
- Ketiadaan mekanisme pelaporan independen – laporan dari korban atau saksi sering kali tidak tertampung dalam jalur resmi yang bebas dari tekanan militer atau politik.
- Lemahnya kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kompleksitas hukum humaniter, termasuk pembuktian unsur sengaja dan proporsionalitas dalam serangan.
- Dominasi pendekatan keamanan yang mengesampingkan akuntabilitas, menjadikan pelanggaran sebagai “konsekuensi tak terhindarkan” bukan sebagai kejahatan yang harus dihukum.
Martabat Hukum yang Terkikis di Bawah Bayang Impunitas
Dari sudut etika penegakan hukum, ketiadaan akuntabilitas untuk pelanggaran hukum perang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum. Hukum yang tidak ditegakkan secara adil dan imparsial kehilangan maknanya sebagai penjaga martabat kemanusiaan dalam situasi konflik paling gelap sekalipun. Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa menegaskan bahwa setiap orang yang tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi. Pelanggaran terhadap prinsip ini—apakah itu pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, atau perlakuan kejam lainnya—adalah pelanggaran serius yang menuntut penuntutan. Namun, ketika sistem gagal menindaklanjuti laporan, maka yang terjadi adalah legitimasi terselubung atas kekerasan.
Rekomendasi ICJR yang menawarkan pembentukan mekanisme pelaporan independen dan pengadilan khusus yang memiliki kapasitas menangani pelanggaran hukum humaniter menjadi langkah mendesak. Tanpa institusi yang bebas dari intervensi kekuasaan dan memiliki keahlian spesifik, impunitas akan terus menjadi momok yang menggerogoti legitimasi hukum di mata masyarakat. Pertanyaan etis yang menggantung kini: Maukah para penegak hukum dan pembuat kebijakan berani memutus rantai impunitas ini, atau justru memilih untuk terus menutup mata demi stabilitas semu yang mengorbankan keadilan?
