Insiden penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia di perbatasan laut yang disengketakan dengan Malaysia bukan lagi sekadar soal sengketa teritorial, melainkan ujian serius terhadap martabat hukum internasional dan etika perang. Tindakan aparat Malaysia yang menggunakan kekuatan terhadap kapal sipil menunjukkan pengabaian terhadap prinsip proporsionalitas dan pembedaan yang dijamin dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982). Negara yang mengklaim kedaulatan di zona sengketa justru terjebak dalam logika agresif yang mengancam keselamatan warga sipil dan menodai semangat penyelesaian damai. Peristiwa ini harus dibaca sebagai pelanggaran serius yang menuntut respons hukum dan diplomatik tegas dari pemerintah Indonesia.
Pelanggaran Prinsip Etika Perang dan Hukum Humaniter
Dalam setiap konflik atau ketegangan di perbatasan, etika perang menuntut adanya pembedaan tegas antara kombatan dan non-kombatan. Kapal nelayan yang sedang menjalankan aktivitas ekonomi sah tidak boleh diperlakukan sebagai sasaran militer. Tindakan penembakan dalam situasi ini melanggar prinsip proporsionalitas (kerusakan tidak boleh berlebihan dibanding keuntungan militer) dan prinsip pembedaan yang diatur dalam Pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Berikut adalah beberapa pelanggaran spesifik yang patut diangkat:
- Pelanggaran Prinsip Pembedaan: Kapal nelayan sipil tidak boleh dijadikan sasaran langsung. Ini merupakan tindakan yang tidak proporsional dan melanggar HHI.
- Ketidakpatuhan terhadap Pasal 301 UNCLOS 1982: Penggunaan kekuatan harus dihindari dalam penyelesaian sengketa, dan hanya diperbolehkan dalam pembelaan diri yang sah dan proporsional. Penembakan terhadap kapal yang tidak menunjukkan ancaman jelas melampaui batas tersebut.
- Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan: Tindakan ini mengabaikan martabat dan hak hidup nelayan sebagai warga sipil, yang dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.
Mekanisme Hukum Laut Internasional dan Diplomasi yang Mandek
Berdasarkan UNCLOS 1982, negara-negara wajib menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai, seperti negosiasi, mediasi, atau pengadilan internasional. Insiden ini menunjukkan kegagalan kedua negara dalam menaati kewajiban tersebut. Tindakan Malaysia yang justru melakukan penembakan merupakan eskalasi yang tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam keamanan regional. Pemerintah Indonesia harus segera mendesak investigasi bersama yang transparan, dengan melibatkan lembaga-lembaga hukum internasional. Jalur diplomatik harus ditempuh tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan, tetapi juga dengan menolak keras setiap bentuk kekerasan yang tidak proporsional terhadap warga sipil. Para ahli memperingatkan bahwa jika mekanisme penyelesaian sengketa tidak diperkuat, insiden serupa akan terus mengancam perdamaian di kawasan.
Apakah kita, sebagai bangsa yang menjunjung hukum, akan membiarkan insiden ini hanya berlalu begitu saja? Ataukah kita akan menuntut penegakan hukum yang adil sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat warga sipil dan kedaulatan negara? Aktivis hukum harus mengambil sikap tegas: mendorong pemerintah untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional dan memastikan bahwa setiap pelanggaran etika perang serta hukum laut internasional mendapatkan sanksi yang setimpal. Tanpa tindakan hukum yang nyata, insiden perbatasan semacam ini akan terus menjadi noda dalam tatanan hukum regional.
