Mahkamah Internasional (ICJ) secara resmi menerima gugatan koalisi tiga negara Karibia terhadap Indonesia terkait dugaan pelanggaran sistematis hukum laut internasional—sebuah langkah yang menguji konsistensi komitmen bangsa terhadap martabat hukum. Data satelit yang diserahkan mengungkap 87 kali pelanggaran penangkapan ikan ilegal oleh kapal berbendera Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara penggugat sejak 2023. Fakta ini bukan sekadar tudingan diplomatik, melainkan potret kelalaian struktural dalam sistem pengawasan maritim Indonesia yang, jika terbukti di hadapan ICJ, dapat mencoreng kedaulatan di forum global. Bagi aktivis hukum, kasus ini menjadi momentum kritis untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip hukum internasional benar-benar dijadikan landasan pengelolaan sumber daya laut negara.
Pelanggaran Sistematis di ZEE: Bukti dan Tanggung Jawab Hukum Indonesia
Gugatan ini menyoroti pola pelanggaran yang terorganisir dan berulang, yang menuntut pertanggungjawaban Indonesia sebagai negara bendera. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia, setiap negara wajib memastikan kapalnya tidak melanggar hak negara pantai di ZEE. Beberapa pelanggaran krusial yang perlu dicermati antara lain:
- Pelanggaran Pasal 62 UNCLOS: Indonesia diduga gagal menghormati hak negara pantai untuk mengelola sumber daya ikan di ZEE mereka, yang merupakan pelanggaran terhadap rezim perikanan internasional.
- Ketidakpatuhan terhadap kewajiban flag state (Pasal 94 UNCLOS): Indonesia bertanggung jawab mengawasi kapal-kapalnya agar tidak melakukan aktivitas ilegal di perairan yurisdiksi negara lain.
- Data satelit sebagai bukti due diligence: Rekaman pelanggaran sistematis menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum laut, yang seharusnya menjadi standar etis setiap negara.
- Kelemahan koordinasi lintas kementerian: Sorotan tajam diarahkan pada sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Hukum dan HAM yang masih rapuh—tanpa perbaikan, sistem pengawasan maritim Indonesia rentan kembali menjadi sengketa internasional.
Para ahli hukum internasional memperingatkan bahwa putusan ICJ nanti tidak hanya berpotensi menjatuhkan sanksi ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum multilateral. Kasus ini menguatkan urgensi reformasi tata kelola kelautan yang berbasis pada supremasi hukum.
Kedaulatan Bukan Tameng: Martabat Hukum dalam Praktik Penegakan Hukum Laut
Dalam perspektif martabat hukum, kasus ini menegaskan bahwa kedaulatan tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan kewajiban internasional. Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip 'bebas dan aktif' justru tengah diuji konsistensinya terhadap supremasi hukum global. Aktivis hukum mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi seluruh instrumen hukum laut yang relevan, termasuk Optional Protocol to the Law of the Sea, guna memperkuat komitmen penegakan hukum internasional. Lebih dari itu, diperlukan langkah konkret seperti penguatan sistem pelacakan kapal, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di laut, dan pengembangan mekanisme transparansi publik agar tata kelola perikanan Indonesia bebas dari praktik ilegal.
Kegagalan dalam menangani pelanggaran sistematis ini tidak hanya berujung pada hukuman dari ICJ, tetapi juga mengikis legitimasi moral Indonesia sebagai negara maritim yang bertanggung jawab. Pertanyaan etis yang menggugah para aktivis hukum untuk mengambil sikap: Mampukah Indonesia menjadikan kasus ini sebagai titik balik untuk mempertegas bahwa martabat hukum lebih berharga daripada sekadar keuntungan ekonomi jangka pendek dari hasil laut? Jika tidak, maka pelanggaran hukum laut yang terulang akan terus mengoyak kredibilitas bangsa di panggung internasional.
