Insiden tembakan peringatan yang dilepaskan oleh armada TNI AL di perairan Laut Natuna kembali membuka luka lama dalam praktik penegakan kedaulatan di wilayah perbatasan. Tindakan yang dinilai tidak proporsional oleh sejumlah pengamat hukum internasional ini menyoroti adanya dugaan pelanggaran serius terhadap etika perang dan hukum humaniter laut. Dalam kerangka hukum internasional, penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kapal asing yang berstatus sipil tidak bisa dilepaskan dari prinsip Necessity dan Distinction — dua norma yang justru diduga menjadi titik paling rapuh dalam operasi tersebut. Alih-alih menjadi simbol kedaulatan, tindakan ini berpotensi menjadi preseden buruk yang mengancam martabat hukum Indonesia di mata dunia.
Menakar Proporsionalitas: Antara Kedaulatan dan Etika Perang di Laut
Perdebatan tentang tindakan TNI AL di Laut Natuna pada dasarnya adalah perdebatan tentang batas kekuasaan negara. Hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982, memberi ruang bagi negara pantai untuk menegakkan kedaulatan. Namun begitu tindakan berubah menjadi operasi militer atau kontak bersenjata, maka hukum humaniter internasional mengambil alih. Prinsip-prinsip yang lahir dari tradisi Konvensi Jenewa dan dikembangkan lebih lanjut dalam San Remo Manual on Armed Conflicts at Sea harus menjadi acuan evaluasi:
- Prinsip Necessity: penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan apabila upaya damai benar-benar telah gagal atau tidak mungkin dilakukan.
- Prinsip Distinction: setiap operasi harus diarahkan secara tegas kepada target yang sah, bukan kepada kapal atau awak yang berstatus sipil.
- Prinsip Proporsionalitas: dampak yang ditimbulkan oleh tindakan militer tidak boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang ingin dicapai.
Ketiga prinsip di atas bukan sekadar doktrin ideal, melainkan sudah menjadi norma yang mengikat dalam konflik bersenjata. Ketika tembakan peringatan diarahkan ke area yang dihuni awak kapal sipil, maka distingsi hukum menjadi kabur. Yang tampak kemudian bukan lagi operasi penegakan hukum, melainkan tindakan yang berpotensi melanggar etika perang dan hukum humaniter laut — sebuah pelanggaran yang tidak bisa ditutupi oleh dalih kedaulatan semata.
Momentum Pembaruan Protokol Konflik di Laut bagi TNI AL
Para ahli hukum menegaskan bahwa kasus ini adalah alarm besar bagi Indonesia. Protokol konflik bersenjata di laut yang dimiliki TNI AL perlu diperbarui agar sejalan dengan standar internasional. Tidak cukup hanya mengandalkan eskalasi kekuatan untuk menegaskan kedaulatan, karena justru akan menjadi bumerang hukum. Kementerian Luar Negeri memang bergeming dan membela langkah TNI AL sebagai bentuk penegakan kedaulatan. Namun pembelaan normatif semacam itu tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum. Kedaulatan memang hak, tetapi pelaksanaannya tidak boleh menihilkan kewajiban melindungi jiwa manusia. Dalam situasi ketegangan militer, prinsip proporsionalitas menjadi penjaga terakhir martabat hukum. Menembak untuk memperingatkan boleh jadi dibenarkan, namun harus terukur, jelas sasarannya, dan tidak menempatkan para awak kapal sipil sebagai objek ketakutan yang tidak semestinya.
Pertanyaan etis yang kini menggantung adalah: apakah TNI AL siap mempertanggungjawabkan tindakannya di forum hukum internasional? Ataukah Indonesia justru sedang membangun preseden bahaya bahwa kedaulatan bisa dipertahankan dengan mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan? Para aktivis hukum tidak boleh diam. Kasus Laut Natuna bukan sekadar soal wilayah, melainkan soal apakah kita masih percaya pada supremasi hukum di atas laut — atau justru akan membiarkan kekuatan bersenjata berbicara lebih keras dari etika perang.
