Dugaan penyiksaan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil di Aceh kembali mencoreng wajah penegakan hukum di negeri ini. Aktivis hukum dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia (HAM) di Aceh melaporkan praktik kekerasan fisik dan psikologis yang dialami korban saat diinterogasi terkait dugaan keterlibatan dalam kelompok bersenjata. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar Konvensi Anti-Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia, tetapi juga menggores martabat hukum sebagai pilar demokrasi. Desakan untuk membawa kasus ini ke pengadilan HAM menjadi seruan etis yang tidak bisa ditawar — penyiksaan adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diadili secara transparan dan independen.
Pelanggaran HAM Berat: Antara Hukum Nasional dan Konvensi Internasional
Tindakan penyiksaan yang dilaporkan terjadi di wilayah konflik rendah Aceh ini secara eksplisit melanggar sejumlah instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), perlakuan kejam terhadap tahanan atau warga sipil adalah tindak pidana yang diancam hukuman berat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum militer kerap masih jauh dari harapan. Beberapa norma yang dilanggar dalam kasus ini antara lain:
- Pasal 4 Konvensi Anti-Penyiksaan (CAT): Negara wajib memastikan semua tindakan penyiksaan merupakan kejahatan dalam hukum pidana, termasuk percobaan dan keterlibatan di dalamnya.
- Pasal 103 KUHPM: Menyebutkan bahwa setiap anggota militer yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana.
- Prinsip Pro Rata (SIMAKIP): Tidak ada alasan keadaan darurat atau perintah atasan yang dapat membenarkan praktik penyiksaan.
Komite HAM Aceh telah meminta Panglima TNI untuk melakukan investigasi internal yang terbuka dan akuntabel. Tanpa proses hukum yang transparan, kepercayaan publik terhadap institusi militer akan terus tergerus. Aktivis hukum menegaskan bahwa pengadilan HAM adalah forum yang paling tepat untuk mengadili pelanggaran sistematis semacam ini, karena memiliki struktur dan norma yang selaras dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Etika Perang dan Martabat Hukum: Mengapa Pengadilan HAM Menjadi Keniscayaan
Dalam konteks etika perang, prinsip distinction (pembedaan) dan proportionality (proporsionalitas) menjadi pijakan utama. Warga sipil tidak boleh menjadi sasaran interogasi yang mengandung unsur penyiksaan, apa pun tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Jika TNI — sebagai institusi penjaga kedaulatan — justru menjadi pihak yang melanggar prinsip kemanusiaan, maka legitimasi militer sebagai penegak hukum akan runtuh. Dimensi etis dari kasus ini menggugah kesadaran kita semua: apakah masih ada ruang bagi impunitas di tengah negara hukum yang demokratis?
Pengadilan HAM bukan sekadar pilihan prosedural, melainkan kebutuhan moral. Dengan meratifikasi Konvensi Anti-Penyiksaan, Indonesia telah mengikat diri pada standar global yang melarang segala bentuk penyiksaan. Absennya penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini hanya akan memperkuat budaya impunitas di tubuh militer. Aktivis hukum di Aceh dan nasional mendesak agar dugaan penyiksaan oleh TNI ini segera diusut tuntas melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan sekadar sidang etik internal yang tertutup. Jika hukum militer masih menyisakan celah untuk melindungi pelaku, maka martabat hukum sebagai panglima tertinggi akan menjadi sekadar retorika belaka. Pertanyaan etis yang menggugah kita semua: sudah saatnya kita mengambil sikap tegas untuk mendorong pengadilan HAM sebagai alat keadilan bagi korban penyiksaan di Aceh?
