Dugaan Pelanggaran HAM Berat dalam Operasi Militer di Papua: Komnas HAM Desak Investigasi Transparan

Komnas HAM hari ini merilis laporan awal yang menyebutkan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam operasi militer di Mimika, Papua. Laporan tersebut mencatat setidaknya 12 warga sipil tewas dan puluhan lainnya mengalami kekerasan fisik yang diduga melampaui proporsionalitas sesuai hukum humaniter internasional. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menegaskan bahwa setiap tindakan militer harus tunduk pada prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian, dan jika terbukti ada pelanggaran, maka negara wajib memberikan keadilan dan reparasi kepada korban. Pemerintah melalui TNI membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa operasi dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur. Namun, sikap defensif ini justru menimbulkan pertanyaan etis: apakah martabat hukum dikorbankan demi narasi keamanan nasional? Aktivis hukum mendesak agar proses investigasi dilakukan secara independen dan transparan tanpa intervensi kekuasaan.