Kematian Serda Ahmad Muzammul Farisa di lingkungan TNI AU bukan sekadar tragedi pribadi, melainkan ujian sistemik terhadap komitmen institusi pada martabat hukum dan etika perang. Dugaan pembinaan berlebihan oleh senior yang berujung pada kematian prajurit muda menyeret isu kekerasan internal ke ruang publik — mempertanyakan sejauh mana TNI AU mampu menegakkan prinsip command responsibility dan melindungi hak asasi manusia dalam hierarki militer. Peristiwa ini bukan pelanggaran disiplin biasa, melainkan tindak pidana penganiayaan berat yang melanggar Pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tentang larangan penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jika institusi hanya berhenti pada pemrosesan pelaku individual tanpa membongkar budaya yang memungkinkan kekerasan, maka janji 'usut tuntas' hanya akan menjadi retorika tanpa reformasi nyata.
Etika Komando dan Hierarki Militer: Antara Disiplin dan Pelanggaran HAM
Fenomena 'pembinaan berlebihan' yang menewaskan Serda Ahmad merupakan cermin retaknya etika komando dan hubungan hierarkis dalam institusi militer. Praktik perpeloncoan atau pembinaan yang melampaui batas kemanusiaan kerap dibungkus dalih pembentukan karakter, namun pada hakikatnya adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang melanggar martabat hukum. Dalam konteks etika perang, setiap prajurit — sebagai warga negara dalam seragam — memiliki hak fundamental untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Beberapa norma yang dilanggar dalam kasus ini meliputi:
- Pasal 33 Geneva Convention III/IV tentang perlindungan terhadap kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, yang berlaku secara analogi pada setiap personel militer dalam masa damai.
- Pasal 351 KUHP (penganiayaan berat) jo. Pasal 359 KUHP (kematian karena kelalaian) yang dapat dikenakan pada pelaku, namun harus ditingkatkan menjadi Pasal 354 KUHP jika unsur kesengajaan terbukti.
- Prinsip command responsibility dalam Statuta Roma (Pasal 28) yang menuntut komandan bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya jika gagal mencegah atau menghukum pelanggaran.
Institusi TNI AU tidak cukup hanya memproses pelaku individual; diperlukan otokritik mendalam terhadap budaya dan mekanisme yang memungkinkan kekerasan internal terjadi dan tidak terdeteksi secara dini. Hierarki komando yang menekan laporan dari prajurit junior, norma pembinaan yang ambigu antara disiplin dan kekerasan, serta ketidakefektifan pengawasan internal harus menjadi sasaran reformasi. Tanpa pembenahan sistemik, kasus seperti ini akan terus berulang dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi militer.
Transparansi dan Reformasi Peradilan Militer: Antara Janji dan Implementasi
Komitmen transparansi yang dicanangkan oleh TNI AU harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar retorika. Akses yang memadai bagi keluarga korban, lembaga HAM nasional seperti Komnas HAM, dan publik terhadap perkembangan kasus menjadi indikator utama keseriusan institusi. Autopsi independen yang dilakukan tanpa tekanan dari pihak kesatuan adalah langkah pertama yang krusial. Proses hukum di Peradilan Militer tidak boleh berujung pada vonis ringan atau pemidanaan simbolis yang mengabaikan nilai keadilan substantif. Beberapa indikator yang harus dipantau publik meliputi:
- Keterbukaan hasil autopsi dan penyidikan oleh Oditur Militer tanpa intervensi komandan satuan.
- Penerapan Pasal 121 KUHPM (penganiayaan yang menyebabkan kematian) dengan ancaman pidana maksimal, bukan pasal ringan.
- Kehadiran pengamat independen, seperti Komnas HAM dan Dewan Kehormatan Militer, dalam persidangan untuk menjamin akuntabilitas.
Kasus kematian Serda Ahmad menjadi batu ujian bagi reformasi sektor keamanan. TNI AU, dan TNI secara keseluruhan, memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa reformasi telah menghasilkan institusi yang lebih menghormati hukum dan hak-hak prajuritnya sendiri. Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang nyata, kasus seperti ini hanya akan menjadi luka yang tak tersembuhkan bagi martabat hukum militer Indonesia. Pertanyaan etis yang harus dijawab oleh para pengambil kebijakan adalah: apakah institusi militer siap menempatkan nyawa prajuritnya di atas solidaritas korps? Ataukah budaya 'tutup mulut' masih akan membungkam keadilan atas nama hierarki?
