Beda versi luka warga Maybrat, Komnas HAM dorong investigasi ilmiah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendorong investigasi ilmiah untuk mengungkap fakta seputar luka tiga warga sipil di Maybrat, Papua Barat Daya. Peristiwa ini kembali menyoroti kegelapan informasi dan narasi yang saling bertolak belakang dalam insiden kekerasan bersenjata, sebuah pola yang sering mengaburkan akuntabilitas dan menghalangi keadilan bagi korban. Dalam konteks hukum, ketiadaan fakta yang terverifikasi secara independen merupakan ancaman serius terhadap prinsip equality before the law, karena menghambat proses penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Komnas HAM secara tegas menolak impunitas atau kekebalan hukum bagi siapa pun, baik kelompok sipil bersenjata maupun aparat keamanan. Pernyataan ini merupakan penegasan penting di tengah budaya penyangkalan dan pembenaran yang sering kali mengiringi kasus kekerasan di daerah konflik. Hak untuk hidup, sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable), harus menjadi poros dari seluruh penyelidikan. Setiap penembakan terhadap warga sipil, terlepas dari pelakunya, merupakan dugaan pelanggaran HAM berat yang wajib diusut tuntas. Dorongan untuk investigasi ilmiah dan perlindungan saksi dari Komnas HAM adalah langkah krusial menuju transparansi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada political will aparat penegak hukum dan dukungan sistemik dari negara. Investigasi harus bebas dari intervensi, melibatkan ahli forensik independen, dan hasilnya dipublikasikan secara transparan kepada publik. Hanya dengan cara ini martabat hukum dapat dipulihkan, dan pesan yang jelas dapat dikirim: tidak ada ruang bagi kekerasan tanpa pertanggungjawaban di negara hukum.