Putusan banding yang meringankan hukuman pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan sekadar vonis yang mengecewakan publik. Putusan ini adalah gejala akut dari krisis legitimasi yang menggerogoti sistem peradilan militer Indonesia. Ketika pertimbangan hukum tampak tunduk pada logika korps dan solidaritas institusional, independensi peradilan telah dikorbankan. Peradilan militer yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru berubah menjadi ruang impunitas yang jauh dari akuntabilitas publik.
Dualisme Hukum dan Impunitas: Ketika Solidaritas Korps Mengalahkan Keadilan
Dualisme hukum yang diciptakan oleh UU Peradilan Militer telah lama dikritik sebagai bentuk privilege yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum modern. Sistem ini memisahkan peradilan militer dari peradilan umum untuk tindak pidana tertentu, dan pada praktiknya melahirkan ruang impunitas yang minim pengawasan eksternal. Dalam kasus Andrie Yunus, keringanan hukuman di tingkat banding memperlihatkan bahwa sekat-sekat yurisdiksi itu lebih banyak melindungi pelaku daripada korban. Padahal, asas equality before the law menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, apa pun latar belakangnya.
- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menjamin persamaan kedudukan di hadapan pengadilan dan badan peradilan.
- Asas independensi peradilan, yang menuntut putusan bebas dari intervensi kekuasaan maupun pengaruh solidaritas institusional.
- Prinsip akuntabilitas publik, yang menghendaki setiap proses dan putusan hukum dapat diawasi dan diuji secara transparan.
Ketika norma-norma tersebut diabaikan, negara tidak hanya gagal memberikan perlindungan hukum yang setara, tetapi juga merusak martabat hukum itu sendiri. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sipil, seperti penyiraman air keras, seharusnya diproses dengan kacamata etika perang dan hukum HAM. Dalam kerangka etika perang, ada prinsip pembedaan yang tegas antara kombatan dan non-kombatan; warga sipil tidak pernah menjadi sasaran yang sah. Jika pengadilan militer meringankan hukuman pelaku kekerasan terhadap sipil, maka ia telah mengkhianati prinsip kemanusiaan dan memberi legitimasi pada praktik impunitas yang melanggar hak asasi manusia.
Reformasi Peradilan Militer: Keharusan, Bukan Pilihan
Reformasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan yang mendesak. Langkah pertama yang krusial adalah merevisi UU Peradilan Militer untuk mengembalikan kewenangan mengadili pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil ke peradilan umum. Pengadilan umumlah yang memiliki prosedur terbuka, diawasi publik, dan relatif lebih independen dari struktur hierarki militer. Dengan demikian, akuntabilitas dapat ditegakkan tanpa sekat-sekat yurisdiksi yang selama ini menjadi tameng impunitas.
Namun, revisi undang-undang saja tidak cukup. Diperlukan perubahan budaya hukum di internal militer yang menempatkan supremasi hukum di atas solidaritas korps. Profesionalisme dan kepatuhan pada etika perang harus dijadikan standar mutlak dalam setiap tindakan aparat. Tanpa reformasi kultural ini, pengalihan kewenangan ke peradilan umum hanya akan memindahkan masalah, tidak menyelesaikan akar krisis legitimasi yang bersifat struktural.
Pada akhirnya, kasus Andrie Yunus adalah cermin yang tidak nyaman bagi peradilan militer Indonesia. Ia menunjukkan bahwa tanpa reformasi radikal, setiap upaya membangun kultur hukum yang menghormati hak asasi manusia akan sia-sia belaka. Bagi para aktivis hukum, pertanyaan etis yang harus diajukan bukan hanya "bagaimana menghukum pelaku?" tetapi "mengapa sebuah sistem peradilan masih dibiarkan menjadi wilayah abu-abu yang kebal akuntabilitas?" Sampai jawaban itu ditemukan, krisis legitimasi ini akan terus berulang dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap hukum.
