Operasi militer terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam beberapa hari terakhir kembali memicu pertanyaan serius: sejauh mana prinsip proporsionalitas dan pembedaan dalam hukum humaniter internasional benar-benar dihormati? Penggunaan pesawat tempur Super Tucano di wilayah berpenduduk Papua, meskipun ditargetkan pada markas musuh, menyimpan risiko pelanggaran etika perang yang tak bisa diabaikan. Negara mengklaim menegakkan kedaulatan, namun setiap serangan harus diuji dengan kaca mata hukum—karena martabat hukum menghendaki agar perlindungan warga sipil tidak dikorbankan demi keuntungan militer yang belum tentu sepadan.
Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas: Garis Tipis Antara Sah dan Melanggar
Prinsip pembedaan, yang merupakan norma kebiasaan hukum humaniter internasional, mewajibkan pihak yang bertikai untuk secara konsisten membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil. Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang diperkirakan akan menimbulkan korban sipil atau kerusakan yang berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer konkret yang diantisipasi. Dalam konteks Papua, analisis terhadap penggunaan pesawat tempur Super Tucano menjadi krusial karena beberapa norma inti yang relevan:
- Pasal 48 Protokol Tambahan I (1977) Konvensi Jenewa: menegaskan kewajiban untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan objek militer.
- Pasal 51(5)(b): secara eksplisit melarang serangan yang diharapkan menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan (excessive collateral damage).
- Aturan Kebiasaan HHI (ICRC Rule 14): prinsip proporsionalitas berlaku untuk semua konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional.
Penggunaan pesawat tempur di daerah padat penduduk, meskipun sasaran disebut sebagai markas musuh, meningkatkan risiko ketidaktepatan sasaran dan dampak kolateral. Tanpa evaluasi yang ketat, operasi semacam itu berpotensi melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas, sekaligus mengaburkan garis antara penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi.
Kewajiban Pencegahan dan Urgensi Evaluasi Hukum Transparan
Negara memiliki kewajiban untuk melakukan segala tindakan pencegahan yang layak (feasible precautions) guna menghindari atau meminimalkan korban sipil. Ini bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban hukum yang mengikat. Setiap keberhasilan operasi militer—seperti penghancuran basis OPM—harus diimbangi dengan evaluasi hukum yang transparan dan akuntabel. Tanpa itu, klaim kedaulatan hanya akan menjadi tameng bagi potensi pelanggaran hukum humaniter dan martabat hukum. Pertanyaan etis yang harus direnungkan aktivis hukum: apakah penegakan kedaulatan melalui kekuatan militernya sebanding dengan risiko terhadap jiwa warga sipil yang justru seharusnya dilindungi negara? Atau justru kita sedang menyaksikan pilihan-pilihan taktis yang mengorbankan prinsip proporsionalitas demi efisiensi operasional yang keliru?
Analisis terhadap operasi militer di Papua tidak bisa berhenti pada klaim kemenangan taktis. Diperlukan pendalaman hukum untuk memastikan bahwa setiap langkah tempur telah sesuai dengan prinsip pembedaan dan proporsionalitas yang menjadi jantung hukum humaniter internasional. Aktivis hukum harus mendesak negara untuk membuka data dampak kolateral, menjelaskan pertimbangan proporsionalitas di setiap serangan udara, dan menghadirkan mekanisme pengawasan independen. Jika tidak, penegakan kedaulatan akan berubah menjadi praktik tanpa etika, dan Papua akan menjadi ruang uji coba bagi pengerahan kekuatan yang meninggalkan luka mendalam dalam sistem hukum Indonesia sendiri.
