Serangan siber yang dalam sebulan terakhir menerjang infrastruktur vital Indonesia bukan lagi sekadar gangguan teknis — melainkan pelanggaran serius terhadap prinsip etika perang dan martabat hukum internasional. Analis dari Institute for Defense and Security Studies (IDSS) mengungkapkan bahwa hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan dan proporsionalitas yang menjadi fondasi etika perang siber, belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi pertahanan siber nasional. Padahal, peretasan terhadap pusat data pemerintah berpotensi menimbulkan dampak setara dengan serangan fisik terhadap populasi sipil — sebuah kondisi yang jelas melanggar semangat Konvensi Jenewa jika dibiarkan tanpa kendali hukum. Tanpa kerangka hukum siber yang jelas, martabat hukum sebagai pilar keamanan nasional justru dikorbankan demi pragmatisme teknologi.
Perang Siber: Ketika Prinsip Pembedaan dan Proporsionalitas Terabaikan
Dalam konflik bersenjata konvensional, hukum humaniter internasional secara tegas melarang serangan yang tidak membedakan sasaran militer dan sipil. Namun, di ruang siber, implementasi prinsip ini masih abu-abu. Etika perang menuntut agar setiap aktivitas siber yang dapat menimbulkan kerusakan setara serangan fisik tunduk pada norma yang sama. Dr. Wahyudi Djafar, pakar hukum tata negara dan keamanan siber, mengingatkan bahwa serangan siber tanpa batas — seperti yang terjadi pada sistem perbankan dan layanan publik Indonesia — tidak membedakan antara target militer dan sipil. Individu dan kelompok rentan justru menjadi korban utama. Beberapa pelanggaran etis dan hukum yang menonjol meliputi:
- Pelanggaran prinsip pembedaan: Serangan siber menargetkan infrastruktur yang digunakan bersama oleh militer dan sipil tanpa memisahkan dampak.
- Ketidakproporsionalitas: Kerusakan yang ditimbulkan terhadap data sipil jauh melampaui keuntungan militer yang diharapkan.
- Lemahnya akuntabilitas: Tidak ada mekanisme hukum yang jelas untuk mengadili pelaku perang siber yang melanggar norma internasional.
Kondisi ini mengancam keamanan nasional karena membuka celah eskalasi tanpa batas, dan mencederai martabat hukum sebagai landasan negara hukum.
Mendesak Ratifikasi Protokol I dan Kodifikasi Etika Siber Nasional
Menghadapi ancaman yang makin nyata, sudah saatnya Indonesia tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam merumuskan kerangka hukum yang beretika. Dr. Wahyudi Djafar mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol I Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional dalam konteks perang siber. Ratifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk menegaskan bahwa etika perang siber adalah bagian tak terpisahkan dari hukum siber nasional. “Tanpa kerangka hukum yang jelas, kita rentan terhadap eskalasi yang melanggar martabat hukum dan HAM,” ujarnya dalam diskusi daring yang dihadiri para aktivis hukum.
Langkah mendesak yang perlu ditempuh meliputi:
- Ratifikasi Protokol I dan penyesuaian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan norma perang siber.
- Pengawasan parlemen dan partisipasi publik dalam setiap perumusan strategi pertahanan siber untuk menjamin akuntabilitas.
- Kodifikasi etika perang siber dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi bagi pelaku serangan siber yang tidak berperikemanusiaan.
Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pionir di kawasan dalam merumuskan hukum perang siber yang beretika, sekaligus memperkuat reputasi hukum internasionalnya. Namun, peluang itu hanya akan terwujud jika ada kemauan politik yang kuat untuk menjadikan keamanan nasional tidak hanya bergantung pada pertahanan fisik, tetapi juga pada pertahanan norma.
Analisis kritis: Di tengah derasnya serangan siber yang terus meningkat, pertanyaan etis mendasar perlu diajukan kepada setiap aktivis hukum: Apakah kita rela membiarkan martabat hukum dan prinsip kemanusiaan dikorbankan demi kepraktisan taktis? Atau justru momentum ini harus dijadikan tonggak untuk menuntut negara agar segera meratifikasi norma internasional dan mengkodifikasi etika perang siber ke dalam hukum positif? Pilihan ada di tangan kita — dan ketidakberanian bersikap adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai hukum yang kita junjung.
